CILEGON – Rencana proyeksi anggaran untuk penanganan banjir disorot oleh Komisi IV DPRD Kota Cilegon, terutama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026.
Sejumlah kawasan seperti Cigading, Gerem, PCI, serta beberapa titik di Purwakarta dan Masigit diketahui masih menjadi langganan banjir setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi.
Pembahasan APBD 2026 yang kini berlangsung menjadi momentum bagi legislatif untuk memastikan persoalan banjir mendapat perhatian serius.
Data sementara alokasi anggaran justru menunjukkan porsi yang dinilai belum memadai untuk penanganan persoalan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Muhammad Saiful Basri, mengatakan bahwa banjir masih menjadi ancaman yang meresahkan masyarakat. Ia menilai penyebabnya tidak hanya curah hujan, tetapi juga semakin sempitnya saluran drainase dan kondisi sejumlah wilayah yang bahkan tidak memiliki saluran pembuangan air memadai.
“Ada beberapa wilayah kita yang masih jadi langganan banjir, ini perlu kita sikapi serius terutama aksebiltas saluran air untuk pembuangan saat hujan,” ujar Basri, Sabtu (29/11/2025).
Berdasarkan analisis anggaran, alokasi yang berfokus pada infrastruktur sumber daya air (SDA) dan air bersih mencapai Rp 21.837.592.251,36 atau sekitar Rp 21,84 miliar. Jumlah ini jauh di bawah total belanja APBD Kota Cilegon yang mencapai Rp 1,95 triliun.
Dengan demikian, anggaran untuk pengelolaan perairan hanya berkisar 1,12 persen dari total belanja daerah. Porsi tersebut menjadi perhatian Komisi IV karena dinilai belum berbanding lurus dengan urgensi persoalan banjir dan kebutuhan pengelolaan jaringan air di Cilegon.
Pada rincian belanja, alokasi terbesar tercatat pada pembangunan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai yang mencapai Rp 11,66 miliar. Anggaran ini menunjukkan fokus pemerintah pada pengamanan aliran sungai dan pengendalian banjir melalui pembangunan fisik.
Komponen terbesar dalam keseluruhan alokasi SDA adalah Belanja Modal Bangunan Air yang mencapai Rp 16,31 miliar atau sekitar 74,7 persen. Dominasi belanja modal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran diarahkan pada pembangunan aset fisik ketimbang pemeliharaan infrastruktur yang telah ada.
Basri juga menyoroti masalah sedimentasi dan penyempitan alur sungai yang memperparah situasi banjir.
“Persoalan saluran air di Cilegon ini juga banyak menyisakan PR, sungai-sungai kita buntu, atau menyempit saat menuju muara,” ujarnya.
Selain jaringan sungai dan drainase, keterbatasan wilayah serapan air serta minimnya kolam retensi turut menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi.
Kondisi geografis dan minimnya ruang terbuka hijau membuat luapan air hujan sulit tertampung secara optimal.
Pada aspek ketahanan air, pembangunan Waduk Irigasi mendapat pagu anggaran Rp 4,65 miliar. Selain penting untuk menampung air hujan, infrastruktur ini diharapkan mendukung kebutuhan irigasi bagi sektor pertanian.
Struktur anggaran yang sangat didominasi belanja modal juga menjadi catatan tersendiri. Pemerintah dinilai masih menitikberatkan pada pembangunan fisik dibanding pemeliharaan atau peningkatan kualitas layanan sumber daya air.
Di luar persoalan banjir, sejumlah wilayah pegunungan di Cilegon juga dilaporkan masih mengalami kekurangan air. Ini menambah daftar persoalan terkait sumber daya air yang perlu ditangani pemerintah.
Saat ini, ketersediaan air baku bagi Perumda Air Minum Cilegon Mandiri, perusahaan air minum satu-satunya di Kota Baja ini masih bergantung pada pasokan dari PT KTI melalui Waduk Krenceng. Kuota yang terbatas membuat distribusi air bersih kerap terhambat di beberapa wilayah kota.
Selain itu, investasi untuk peningkatan layanan air bersih tercermin dari alokasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya yang mencapai Rp 4,70 miliar atau sekitar 21,5 persen dari total anggaran SDA.
Sementara itu, anggaran penunjang seperti jasa konsultansi pengawasan hanya dialokasikan sebesar Rp 587 juta. Nilai ini dinilai masih wajar untuk kebutuhan supervisi proyek konstruksi di bidang air.
Adapun belanja pemeliharaan untuk jalan, jaringan, dan irigasi hanya mencapai Rp 238 juta. Porsi yang kecil ini menjadi catatan penting karena pemeliharaan yang minim berpotensi mengurangi umur layanan dari infrastruktur yang telah dibangun. (*/ARAS)