CILEGON – Penentuan tujuh pejabat definitif untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kini tinggal menunggu keputusan Wali Kota Robinsar.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan persetujuan teknis (Pertek) terhadap seluruh kandidat yang diusulkan melalui mekanisme manajemen talenta.
Terbitnya Pertek tersebut menandai rampungnya tahapan rekomendasi di tingkat BKN. Dengan demikian, Robinsar kini memiliki kewenangan untuk menentukan satu nama dari tiga kandidat yang telah disiapkan untuk masing-masing jabatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon sekaligus Ketua Komite Manajemen Talenta, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, membenarkan bahwa seluruh kandidat telah mendapatkan rekomendasi BKN. Pertek tersebut diterbitkan setelah nama-nama calon diusulkan melalui sistem yang tersedia.
“Untuk mempromosikan tiga besar ini, alhamdulillah semuanya diberikan rekomendasi oleh BKN. Tinggal Pak Wali memilih dari yang tiga besar itu siapa yang akan dijadikan definitifnya,” kata Aziz saat ditemui di ruangannya, Senin (16/11/2026).
Aziz mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan hasil penerbitan Pertek tersebut kepada Wali Kota.
Setelah laporan diterima, Robinsar dapat langsung menentukan pejabat yang akan mengisi masing-masing posisi.
Selain menetapkan berdasarkan hasil seleksi, Wali Kota juga memiliki kesempatan untuk memanggil dan melakukan wawancara lanjutan terhadap para kandidat sebelum mengambil keputusan akhir.
“Itu hak prerogatif Pak Wali. Tinggal apakah nanti setelah kami laporkan, Pak Wali langsung menyampaikan si A, si B, si C yang akan dilantik, ya sudah tinggal kita siapkan untuk acara pelantikannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aziz memaparkan bahwa penentuan tiga kandidat terbaik di setiap jabatan didasarkan pada dua komponen penilaian.
Komponen pertama berasal dari hasil pemetaan manajemen talenta dengan bobot 70 persen, yang mencakup aspek kompetensi, rekam jejak kinerja, serta sejumlah indikator lainnya.
Sementara itu, 30 persen penilaian lainnya diperoleh dari hasil wawancara. Kedua komponen tersebut kemudian diakumulasikan sebagai dasar penilaian komite yang beranggotakan lima orang.
“Talenta kan dari sisi kompetensi, dari kinerja, dan lain sebagainya. Itu bobotnya 70 persen. Nah, sedangkan untuk wawancara itu, nanti digabung bobotnya, nilainya digabung bobotnya 30 persen,” jelasnya.
Meski terdapat peringkat berdasarkan hasil penilaian, Aziz menegaskan bahwa ketiga kandidat yang telah masuk dalam daftar rekomendasi BKN sama-sama memiliki peluang untuk dipilih.
Penetapan pejabat definitif sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota.
“Yang penting masuk tiga besar. Terlepas apakah yang dipilih yang terbaik, nomor urut 1, 2, 3 terserah Wali Kota,” ungkapnya.
Sebelumnya, proses pengisian tujuh jabatan eselon II tersebut juga diikuti dengan pengusulan rotasi sejumlah pejabat untuk mengisi posisi struktural di bawahnya.
Persetujuan teknis untuk rotasi pejabat tersebut bahkan telah diterbitkan lebih dahulu sebelum usulan pengisian tujuh jabatan disampaikan kepada BKN.
Dengan telah terbitnya seluruh rekomendasi, Pemkot Cilegon kini tinggal menunggu keputusan Wali Kota untuk menentukan pejabat yang akan dilantik.
Setelah nama-nama definitif ditetapkan, tahapan berikutnya adalah mempersiapkan pelantikan sekaligus penataan posisi jabatan lainnya.
Adapun tujuh jabatan yang saat ini menunggu penetapan pejabat definitif meliputi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Direktur RSUD, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Berikut tiga kandidat yang masuk dalam masing-masing jabatan berdasarkan hasil seleksi dan wawancara:
1. Dinas Perhubungan: Mariano, Aulia Jusran, dan Retno Damayanti.
2. BKPSDM: Rizka Budi Mustika, Yunan Nurholis, dan Heru Sanjaya.
3. Diskominfo: Rina Fatwa Aulia, Ipung Ernawati, dan Zainal Musadad.
4. DPMPTSP: Tunggul Fernando, Toni Irawan, dan Muhammad Za’is.
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum: Sandra Pusparini, Rahmatullah, dan Asep Faturrahman.
6. Direktur RSUD: Febri Naldo, Ratu Robiatul Alawiyah, dan Arif Dharma Hartana.
7. Kesbangpol: Noviyogi Hermawan, Agung Budi Prasetya, dan Puspita Kusuma Wardani. ***