Robinsar-Fajar Pertanyakan Nilai SPI KPK dan Dugaan Jual Beli Jabatan, Helldy Buru-buru Membantah

 

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon adakan Debat Pertama bagi Paslon Walikota dan Wakil Walikota yang ikut dalam kontestasi Pilkada Cilegon 2024 yang digelar di Kompas TV, Kamis (31/10/2024) malam.

Debat tersebut diikuti oleh tiga paslon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yakni Robinsar-Fajar Hadi Prabowo, Helldy Agustian-Alawi Mahmud, dan Isro Mi’raj-Nurrotul Uyun.

Selain menyampaikan visi-misi, dalam debat tersebut, setiap paslon akan saling melempar pertanyaan terhadap paslon lainnya terkait pelaksanaan program dan lainnya.

Ada hal menarik pada debat pertama Pilkada Cilegon 2024 pada sesi tanya jawab, dimana paslon nomor urut 1, Robinsar-Fajar, melemparkan pertanyaan kepada paslon petahana Helldy-Alawi, terkait smart city dan smart government, serta transparansi Pemkot Cilegon kepada masyarakat.

Dimana menurut paslon yang memiliki tagline “Muda Berani Maju” itu, Pemkot Cilegon dimasa kepemimpinan Helldy Agustian belum mewujudkan transparansi untuk publik.

“Transparansi belum bisa dirasakan, jadi masyarakat agak kesulitan mengetahui apa yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah,” kata Robinsar.

Selain itu, Robinsar-Fajar juga menyinggung terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana Pemkot Cilegon menempati urutan paling bawah dalam penilaian tersebut.

“Kami juga mendapatkan informasi terkait SPI KPK, Kota Cilegon menempati posisi paling bawah di Provinsi Banten. Sementara terkait transparansi juga ada isu perihal jual beli jabatan dan lain-lain,” cecar Robinsar.

Mendapati pertanyaan tersebut, Helldy Agustian sebagai calon walikota petahana, nampak tergesa-gesa untuk menjawab.

Waktu menjawab belum dimulai, pernyataan Helldy harus dihentikan oleh Moderator Kompas TV, Liviana Cherlisa.

Setelah diberi kesempatan oleh moderator, Helldy membantah terkait dugaan jual beli jabatan.

“Sebenarnya KPK sudah melakukan yang disebut monitoring MCP (Monitoring Center for Prevention) itu juga dari KPK, terus kemudian dari Inspektorat juga, termasuk dari BPKP,” kata Helldy.

“Bahkan perlu diketahui bahwa Pemerintah Kota Cilegon sekarang ini terpilih dari 98 kota se-Indonesia sebagai pilot project percontohan secara nasional tentang laboratorium manajemen resiko, jadi artinya Pemerintah Kota Cilegon ini lagi dalam memang bertahap untuk perbaikan, sehingga secara nasional Kota Cilegon dipercaya,” ujar Helldy.

Usai debat tersebut, KPU Kota Cilegon sendiri masih akan menggelar debat kedua untuk paslon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Cilegon 2024 yang akan dilaksanakan pada 10 November mendatang. (*/Red)

Comments (0)
Add Comment