CILEGON – Transparansi merupakan pilar pertama dari good governance, keterbukaan harus melangkah menciptakan lahirnya keterlibatan publik sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamerta saat memberikan sambutan di acara Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2008, Sanuji juga turut menyoroti keterbukaan APBD yang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Transparansi itu untuk melahirkan transparansi dan membangun kepercayaan, program kegiatan APBD harus ada keterbukaan, 2021 belum ada penilaian nih kita lihat dan kita dorong terus jangan sampai gak dinilai, yang penting ada kemajuan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi Banten,” kata Sanuji Pentamerta di Aula Diskominfo Cilegon, Selasa (26/10/2021).
Sanuji mengaku ke depan akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang akan di hadiri oleh seluruh OPD untuk menggagas digitalisasi OPD, terlebih ia mengharapkan agar seluruh OPD terbuka dan memaparkan kegiatan yang dilakukan sehingga publik tidak menaruh curiga.
“Ketika masyarakat membuka website, atau media sosial masyarakat bisa tahu, mereka tidak bertanya tanya, semakin kita tertutup mereka semakin curiga, semakin tertutup akan timbul suudzon dimana mana, semakin tertutup boleh jadi ada apa-apanya,” tutur Sanuji
Sanuji kembali menegaskan pentingnya membangun keterbukaan informasi publik, karena yang dikelola adalah dana publik dan harus disadari APBD bukan milik kepala dinas atau siapa, tapi milik masyarakat yang dikumpulkan dari pajak dan retribusi publik terkhusus ia menyoroti keterbukaan anggaran yang akan ia dorong menggunakan aplikasi e-budgeting.
“e-budgeting itu bagus ya, tapi sebenarnya bersinergi dengan SIPD, di SIPD sudah ada, efektivitas SIPD aja, SIPD dorong lebih aktif,” pungkasnya. (*/Ihsan)