CILEGON – Pernyataan Wali Kota Cilegon Robinsar yang mempersilakan Ketua RT dan RW mundur apabila keberatan dengan persoalan honorarium menuai sorotan.
Pernyataan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait etika komunikasi dan tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Juli Tresno Ajie, aktivis senior Cilegon, yang menilai kematangan kepemimpinan tidak hanya diukur dari jabatan dan kewenangan, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan emosi, berpikir rasional, serta bersikap bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan.
Menurut Juli, seorang pemimpin semestinya mampu menjadi penenang di tengah dinamika pemerintahan, bukan justru memunculkan kegaduhan melalui pernyataan yang berpotensi menimbulkan ketersinggungan di tengah masyarakat.
“Pemimpin yang matang tidak mudah reaktif. Ia hadir sebagai penenang, bukan sumber kegaduhan. Menjadi pemberi arah, bukan justru menambah persoalan,” ujar Juli Tresno Ajie, Minggu (8/11/2026)
Ia mengatakan, setiap pemimpin juga harus terbuka terhadap kritik dan masukan, menyadari keterbatasan diri, serta mampu memisahkan kepentingan pribadi dari keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Menurutnya, kepemimpinan bukan semata-mata persoalan kekuasaan dan kewenangan, melainkan tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan bersama.
Karena itu, setiap ucapan pejabat publik semestinya sejalan dengan tindakan dan kebijakan yang dijalankan.
Juli juga menilai pernyataan yang mempersilakan RT/RW mundur bukan persoalan sederhana karena berpotensi melukai perasaan mereka yang selama ini turut membantu pemerintah dalam pelayanan dan pembangunan lingkungan.
“Coba bayangkan jika narasi itu dibalik menjadi ‘Wali Kota mundur saja’. Bagaimana rasanya jika kalimat tersebut diarahkan kepada seorang wali kota? Tentu tidak nyaman,” katanya.
Ia berharap Robinsar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, sekaligus memperluas wawasan dan literasi kepemimpinan agar mampu menghadapi kritik maupun persoalan pemerintahan secara lebih bijaksana.
Menurut dia, jabatan wali kota tidak hanya memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi juga membawa tanggung jawab dalam menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kekuasaan boleh membuat seseorang duduk di kursi tertinggi pemerintahan, tetapi kematangan dalam berpikir dan bertutur kata menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan serta penghormatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan kepala daerah, melainkan sebagai pengingat agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga.
“Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu meneduhkan, bukan justru membuat gaduh. Kritik seharusnya menjadi ruang evaluasi untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Sebelumya, Walikota Cilegon, Robinsar memberikan peringatan tegas kepada seluruh Ketua RT dan RW di wilayahnya.
Ia secara terbuka mempersilakan para pengurus lingkungan tersebut untuk mengundurkan diri apabila tidak mau bekerja dan enggan turun ke masyarakat hanya karena rencana kenaikan honorarium belum direalisasikan.
Robinsar mengingatkan bahwa niat dan tujuan utama menjadi ketua RT maupun RW adalah untuk mengabdi dan melayani masyarakat.
Jabatan tersebut, menurutnya, bukanlah tempat untuk sekadar mengambil honorarium yang saat ini senilai Rp1 juta. (*/Nandi)