CILEGON – Sikap keras DPRD Cilegon untuk mempertahankan JLS menjadi aset Kota Cilegon waktu itu, berdampak terhadap tanggungjawab perbaikan dan keselamatan pengendara.
Dimana 7 nyawa melayang di jalan tersebut akibat laka lalu lintas di sepanjang tahun 2022 ini.
Menanggapi hal itu, Komisi IV DPRD Banten Dede Rohana Putra yang sempat merespon wacana Walikota Cilegon untuk meningkatkan status jalan JLS menjadi Provinsi menyayangkan dampak yang terjadi saat ini.
Alasannya, 7 nyawa melayang akibat kecelakaan lalulintas di sepanjang jalan JLS perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cilegon.
Pemkot Cilegon bertanggung jawab dalam hal perbaikan dan perawatan untuk kepentingan kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara.
“Kalau menurut saya, jalan itu mau ditingkatkan menjadi jalan Provinsi maupun Pusat ya gak apa-apa. Jangan mengedepankan ego sektoral kalau ujung-ujungnya banyak nyawa melayang,” katanya.
Menurut politisi PAN ini, tidak ada pendapatan yang berkurang jika jalan tersebut dinaikan statusnya menjadi jalan Provinsi maupun Pusat.
Untuk perbaikan jalan lingkar selatan kata dia, anggarannya bisa mencapai Rp160 miliar. Dan menurutnya, tahun ini Pemerintah Kota tidak menganggarkan perbaikan jalan JLS.
“Kalau tidak salah untuk perbaikan jalan tidak dianggarkan ya. Kalau perawatan mungkin ya? coba saja tanya ke Dinas PU. Nah, terkaitan pendapatan juga gak ada yang hilang,” tuturnya.
Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Cilegon Ipda Muhyidin mengatakan, tercatat, 14 kecelakaan di jalur tersebut, 7 meninggal dunia, 7 luka ringan di sepanjang tahun 2022 ini.
Data tersebut tidak mencakup data laka lantas di luar wilayah hukum Polres Cilegon, namun juga masuk jalan JLS.
Adapun penyebab kerap terjadinya laka lantas itu antara lain, kendaraan tidak laik fungsi, jalan rusak termasuk tidak adanya rambu-rambu lalulintas di sepanjang lajur JLS.
Karena itu dia menghimbau, agar semua pengendara yang melintas disepanjang lajur tersebut, lebih ekstra hati-hati, apalagi dalam kondisi malam hari. (*/Wan)