CILEGON – Hasil pertemuan sekaligus laporan tuntutan oleh PB Al-Khairiyah kepada PT Krakatau Posco akhirnya ditanggapi positif oleh Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI.
“Kami terima aspirasi dari masyarakat. Dalam waktu dekat akan kami panggil Dirut Krakatau Posco sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut dan dicarikan solusi terbaik untuk semua. Sehingga tidak ada lagi gejolak dalam operasional perusahaan,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.
Menurut Ali Mujahidin atau biasa di panggil Haji Mumu, pihaknya melaporkan beberapa tuntutan mengenai PT Krakatau Posco, seperti adanya dugaan penggelapan PBB, dugaan rasisme yang dilakukan beberapa oknum-oknum korea dan berbagai dugaan pelanggaran lainnya.
“Mungkin akan dimediasi oleh Ketua MPR dipanggil dulu pihak Krakatau Posconya, kemudian akan disampaikan soal tuntutan kami,” katanya saat dikonfrimasi wartawan.
Haji Mumu menambahkan, adapun tuntutannya soal potensi ekonomi bisnis dan usaha PT Krakatau Posco diberikan kepada masyarakat lokal serta mendeportasi oknum pekerja yang berpotensi memicu konflik lokal.
“Oknum pekerja Krakatau Posco yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dideportasi sehingga tidak menggangu iklim investasi dan hubungan baik Indonesia dengan Korea,” ujarnya.
Ada juga kata dia, praktek warung dalam toko yang menjamur. Seperti praktek yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan oknum korea tanpa pengawasan terhadap kewajaran harga.
“Sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu bukan anak Krakatau Posco, bukan juga Krakatau Steel, atau bukan juga anak grup Krakatau. Mereka itu hanya oknum-oknum saja, dampaknya ada diskriminasi pada pengusaha daerah,” tuturnya.
Ia juga meminta agar Pemerintah menasionalisasikan PT Krakatau Posco untuk menyelamatkan kedaulatan industri baja nasional.
“Serta memberikan manfaat serta keuntungan bagi bangsa dan negara. Untuk apa investasi dilanjutkan, kalau daerah dirugikan dugaan manipulasi pajak daerah, kemudian negara dirugikan dugaan penyelundupan mesin, yang diduga mesin rongsok dari Korea ke Indonesia,” ucapnya. (*/Ika)