CILEGON – Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, menegaskan bahwa pejabat publik wajib menjaga etika dan kepekaan sosial.
Ia menilai anggota dewan harus mampu hadir di tengah masyarakat dan menghindari perilaku yang memunculkan kesan hedonis.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah dua periode di bangku dewan tersebut menekankan bahwa etika merupakan fondasi dalam menjalankan tugas perwakilan rakyat.
“Anggota dewan harus peka. Kita ini pejabat publik, jangan sampai terkesan hedon. Harus merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam podcast kanal YouTube Presepsi Fakta/@faktabantenonline, Jumat (12/12/2025).
Etika, Tata Tertib, dan Peran Badan Kehormatan
Masduki menyoroti pentingnya penegakan kode etik DPRD. Ia menegaskan bahwa Badan Kehormatan (BK) memiliki mekanisme jelas dalam menangani dugaan pelanggaran.
“Ada tahapan dan dasar hukum. Jika ada dugaan pelanggaran, BK memanggil untuk meminta kejelasan,” katanya.
Ia mencontohkan dinamika yang sempat mencuat terkait aktivitas anggota dewan di salah satu perusahaan industri. “Kami lakukan tabayun untuk mengetahui persoalan sebenarnya,” ujarnya singkat.
Aspirasi Publik dan Kehadiran di Lapangan
Menurut Masduki, anggota DPRD wajib membuka diri terhadap aspirasi masyarakat, baik melalui forum resmi maupun kunjungan langsung.
“Reses itu forum resmi untuk menampung keluhan, mulai dari pembangunan, drainase, hingga persoalan sosial,” ungkapnya.
Di luar agenda formal, ia menilai anggota dewan tetap harus menerima kehadiran warga.
“Ada tamu datang, kita tidak boleh menolak. Itu konsekuensi pejabat publik,” katanya.
Ia juga menyinggung ekspektasi masyarakat yang kerap meningkat seiring maraknya aksi protes terkait tunjangan pejabat.
“Dulu jadi pengusaha mungkin bebas, tapi sebagai pejabat publik sekarang semua ada prosedur dan pembatasannya,” tuturnya.
Persoalan Sosial dan Dunia Industri
Masduki menyampaikan bahwa DPRD kerap menjadi tempat masyarakat mengadukan persoalan, termasuk ketimpangan rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri.
“Kadang terjadi kesalahpahaman. Kami hadir untuk memediasi agar tidak muncul gesekan,” jelasnya.
Pembahasan Regulasi dan Anggaran
Di bidang legislasi, DPRD tengah mengkaji sejumlah regulasi, salah satunya peningkatan kesejahteraan guru ngaji. Ia menyebut beberapa daerah sudah menerapkan insentif rutin yang dapat dijadikan rujukan.
“Ada daerah yang sudah menganggarkan insentif bagi guru ngaji. Ini bisa menjadi acuan,” ujarnya.
Masduki menambahkan bahwa seluruh pimpinan fraksi terlibat dalam pembahasan anggaran bersama kepala daerah.
“Semua pimpinan bertanggung jawab dalam pembahasan APBD. DPRD itu kolektif,” ucapnya.
Komitmen Melayani
Mengakhiri pernyataannya, Masduki menegaskan kembali bahwa pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk melayani masyarakat.
“Pejabat publik itu bapaknya masyarakat. Tugas kita menyerap aspirasi dan memastikan penyelesaiannya melalui komunikasi dan kebijakan,” tegasnya.
Informasi lengkap mengenai pernyataan Masduki dapat disimak melalui kanal YouTube @faktabantenonline: https://youtu.be/EdX_j0YBxWk?si=YynZrWQ4icA2mrps
.***