CILEGON – Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan peningkatan kualitas layanan publik. Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rencana di atas kertas.
Hal itu disampaikannya usai mencermati dinamika pelayanan kesehatan di RSUD Kota Cilegon. Bagi Masduki, kasus tersebut menjadi cerminan bahwa tata kelola pemerintahan masih perlu diperkuat agar masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari pembangunan.
“Kasus di RSUD bukan sekadar masalah teknis, selain berita di media sosial juga saya mendapat aduan, waktu tunggu cabut akar gigi sampai mau 3 bulan. Ini adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang kurang efektif. Ada program yang seolah digitalisasi gencar, tapi akarnya, yaitu keterbatasan tenaga dan fasilitas. Ini tidak pernah diselesaikan,” ujarnya, Selasa, (16/9/2025).
Masduki menilai, pembangunan medical center lima lantai yang digagas Pemerintah Kota Cilegon merupakan langkah positif. Namun, hal tersebut harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia dan manajemen pelayanan sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Tak hanya fokus pada kesehatan, politisi PAN ini juga menaruh perhatian pada isu ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi. Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Cilegon yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, Masduki mendorong agar program vokasi dioptimalkan melalui kolaborasi antar-OPD.
“Disnaker harus melakukan komunikasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Jangan sampai industri di Cilegon kekurangan SDM, sementara lulusan SMA/SMK banyak yang menganggur. Program vokasi harus benar-benar link and match dengan kebutuhan industri, bukan sekadar pelatihan. Lalu Satpol PP harus tegas jalankan Perda yang ada,” tegasnya.
Masduki juga mengingatkan pentingnya penguatan program sosial berbasis pemberdayaan. Menurutnya, Dinas Sosial perlu menghadirkan program yang terintegrasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga mampu mencetak kemandirian masyarakat.
“Beri mereka kail, bukan hanya ikan. Program pemberdayaan harus nyata, bukan sekadar laporan seremonial,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menekankan perlunya diversifikasi ekonomi agar Kota Cilegon tidak hanya bergantung pada sektor industri pengolahan. Menurutnya, sektor pariwisata, logistik, dan ekonomi digital memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan baru.
“Kalau industri baja atau kimia terguncang karena isu global, dampaknya pasti PHK massal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih serius dalam diversifikasi ekonomi. Kita butuh OPD yang berani mengawal sektor pariwisata, logistik, dan ekonomi digital. Jangan sampai Cilegon hanya bergantung pada satu mesin ekonomi,” ungkapnya.
Sebagai wujud peran DPRD, Masduki memastikan fungsi pengawasan akan dijalankan dengan lebih ketat dan terukur. Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak lagi sekadar membahas hal teknis, tetapi juga menggali persoalan mendasar di setiap OPD.
“Kasus RSUD ini menjadi pelajaran berharga, bahwa janji tanpa solusi hanyalah retorika yang tidak menyelesaikan masalah masyarakat,” tutupnya. (*/Adv)