SERANG – Terkait dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah H. Ali Mujahidin, Wakil Ketua Umum Kadin Cilegon, Isbatullah Alibasja, kembali tidak menghadiri undangan klarifikasi dari Ditreskrimsus Polda Banten.
Sebelumnya, dalam surat bernomor B/235/V/RES.2.5./2025/Ditreskrimsus, Isbatullah Alibasja, dijadwalkan diperiksa Polda Banten pukul 14.00 WIB, pada hari Rabu (21/5/2025).
Namun saat dikonfirmasi kepada nomor personil kepolisian di Polda Banten dalam surat tersebut, pemanggilan Isbatullah dijadwalkan ulang pada hari Jumat (23/5/2025).
Namun di hari Jumat kemarin redaksi mendatangi ruangan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten, ternyata Isbatullah Alibasja tidak berada di ruang pemeriksaan.
Redaksi berusaha mengkonfirmasi atas dipanggilnya Isbatullah kepada penyidik.
Namun pesan redaksi belum direspon hingga saat ini.
Saat ditanya mengenai dirinya yang dijadwalkan ulang diperiksa hari Jumat kemarin, Isbat mengaku masih berada di Jakarta.
“Masih di Jakarta,” ujarnya singkat melalui WhatsApp, kemarin.
Adapun untuk kasusnya, Isbatullah diduga tersandung pencemaran nama baik yang disangkakan lewat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kasus ini bermula dari postingan akun facebook bernama Isbatullah Sjaff Alibasja.
Kabarnya, postingan pada tanggal 10 Mei 2025 yang menyinggung Ketua Umum PB Al-Khairiyah jadi pemantiknya.
“Ko ngomongin Izasah palsu sih, sudahlah kita ngomong program palsu aja… misal, program palsu mobnas esemka…btw itu Ketua PB Alkhairiyah izasahnya asli apa palsu? Eh,” tulis akun Isbatullah Sjaff Alibasja.
Di postingan lainnya, Isbatullah juga menyebut Al-Khairiyah sebagai organisasi yang tertutup.
Pada tanggal 6 Mei 2025, akun Isbatullah Sjaff Alibasja menuliskan bahwa Al-Khairiyah dikuasai oleh keturunan Brigjend KH Syam’un.
“Hingga saat ini keturunan Ki Sam’un masih mengendalikan Alkhairiyah, seakan-akan Alkhairiyah adalah warisan turun-temurun bagi anak keturunan Ki Sam’un, sebuah paradigma yg melenceng dari garis kemajuan organisasi,” tulisnya.
“Model kepemimpinan ekslusif ini pastilah akan menemui jalan buntu kemajuan, harus ada perubahan besar untuk mendekonstruksi PB Alkhairiyah, Alkhairiyah yang inklusif dan progresif. Dan semua itu bergantung pada kader-kader Alkhairiyah yang menginginkan Alkhairiyah maju dan berkembang,” sambungnya. (*/Ajo)