CILEGON – Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Khairiyah, Faizudin, mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai timpang, terutama terkait besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian terhimpit.
Gaya hidup mewah pejabat publik hanya akan memperlebar jarak sosial sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat.
“Seorang pejabat publik seharusnya menjadi teladan. Hidup bermewah-mewah di tengah masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan,” ujarnya di Cilegon, Kamis (4/9/2025).
Dalam teori etika kepemimpinan terdapat konsep public morality, yakni pejabat dituntut bersikap sederhana, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Ketika rakyat melihat pejabatnya memamerkan kemewahan, akan timbul apatisme, sinisme, bahkan kemarahan sosial,” katanya.
Begitupun dalam perspektif Islam, pemimpin adalah khadim al-ummah (pelayan umat).
Nabi Muhammad SAW hingga para khalifah dikenal dengan kesederhanaannya meskipun memegang kekuasaan besar.
“Hidup mewah bagi pejabat bukan sekadar urusan pribadi, tetapi persoalan moral publik yang bisa mencederai amanah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faizudin menilai fasilitas berlebih berupa gaji besar dan tunjangan jangka panjang berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi yang menekankan prinsip keadilan serta kesetaraan.
“Jabatan DPRD mestinya dipandang sebagai amanah, bukan jalan menuju privilese finansial,” ucapnya.
Kebijakan menaikkan gaji pejabat menjadi kontradiktif saat masyarakat masih bergulat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja terbatas, dan daya beli yang melemah.
“Kebijakan seperti ini bisa menimbulkan public distrust atau ketidakpercayaan masyarakat. Rakyat akan merasa pejabat hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Seorang pemimpin mestinya memiliki empati sosial, bukan menambah beban negara ketika rakyat sedang kesulitan,” katanya.
Faizudin juga menekankan agar anggaran negara diprioritaskan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi pangan.
“Sebagai akademisi, saya menilai kenaikan gaji pejabat di tengah ekonomi sulit sangat tidak etis. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan sosial yang berpotensi memicu krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” pungkasnya.***