CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menargetkan tidak ada lagi sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang menerapkan pembelajaran masuk siang.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkot Cilegon berencana membangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang masih kekurangan fasilitas pada 2027.
Walikota Cilegon Robinsar menyampaikan hal tersebut saat meresmikan revitalisasi dan penambahan tiga ruang kelas baru di SMP Negeri 15 Cilegon, Senin (9/11/2026).
Dengan penambahan tersebut, SMPN 15 kini memiliki sembilan ruang kelas, meskipun jumlah rombongan belajar (rombel) yang berjalan baru enam rombel.
Robinsar mengatakan, penambahan ruang kelas menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Menurutnya, sistem pembelajaran masuk siang berpotensi membuat proses belajar mengajar tidak berjalan optimal.
“Karena kalau masuk siang itu banyak dampak negatif. Satu, pembelajaran kurang optimal. Nah, jadi menghasilkan kurangnya kualitas pendidikan juga,” ujarnya.
Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon memastikan ketersediaan ruang kelas disesuaikan dengan kebutuhan rombel di setiap sekolah.
Dengan demikian, tidak ada lagi siswa yang harus mengikuti pembelajaran pada siang hari.
“Jadi target kami ke depan tidak ada lagi SMP yang masuk siang. Semoga masuk pagi semua,” katanya.
Robinsar mengungkapkan, berdasarkan pendataan yang dilakukan bersama Dindikbud, masih terdapat empat sekolah yang menghadapi persoalan keterbatasan ruang kelas sehingga sebagian siswanya harus masuk siang.
Keempat sekolah tersebut yakni SMPN 11, SMPN 13, SMPN 14, serta satu sekolah lainnya. Pemkot Cilegon menargetkan pembangunan untuk mengatasi persoalan tersebut mulai dilaksanakan pada 2027.
“Ya tadi, kita segera adakan lahannya, kita segera pembangunan rombelnya supaya ruang kelasnya mencukupi supaya tidak masuk siang,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembangunan ruang kelas baru, tetapi juga pengadaan lahan apabila dibutuhkan.
Sementara itu, terkait pembangunan tiga ruang kelas baru di SMPN 15, Robinsar menyebut proyek tersebut menggunakan kombinasi anggaran APBD Kota Cilegon dan APBN.
Anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp1,733 miliar, sedangkan pembangunan bagian bawah gedung bersumber dari APBD.
Robinsar juga menyoroti kondisi keamanan bangunan sekolah tersebut yang sebelumnya sempat mengalami longsor.
Ia meminta penguatan kembali pada tembok penahan tanah (TPT) agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ya satu, TPT kita buat lagi, dikuatkan kembali, dobel. Dan juga memang ini jadi PR ya. Tadi juga saya minta juga dari Pak Kadis supaya untuk pemilihan tempat ya cari yang lebih safety ke depan, jangan terulang seperti itu,” tegasnya.
Selain penguatan TPT, Pemkot Cilegon juga berencana menyelesaikan sejumlah pekerjaan pendukung, seperti paving halaman sekolah dan beberapa fasilitas lainnya.
Robinsar berharap penambahan sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 15 dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan di Kota Cilegon.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila, mengatakan saat ini terdapat empat SMP negeri yang masih menerapkan sistem masuk siang, yakni SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, dan SMPN 14.
Menurutnya, masing-masing sekolah memiliki kebutuhan ruang kelas berbeda. Pemkot Cilegon kini tengah menghitung kebutuhan sekaligus menyusun perencanaan pembangunan agar seluruh siswa nantinya bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari.
“Pak Wali memastikan nanti di tahun depan akan dibangun atau apapun itu sehingga sekolah-sekolah yang adanya masuk siang di 2028 itu sudah tidak ada yang masuk siang targetnya. Dan tentu saja ini menjadi instruksi dari Wali Kota dan tentu akan kami implementasikan di tahun depan,” kata Heni.
Ia mencontohkan, SMPN 12 dan SMPN 14 masing-masing membutuhkan tambahan delapan ruang kelas.
Rencananya, pembangunan dilakukan dengan komposisi empat ruang kelas di lantai bawah dan empat ruang kelas di lantai atas.
Sementara itu, SMPN 11 membutuhkan pembangunan lanjutan tiga ruang kelas. Struktur dak bangunan sekolah tersebut sudah tersedia sehingga tinggal dilanjutkan ke tahap pembangunan berikutnya.
“Seperti SMP 14, SMP 12 itu kebutuhannya delapan ruang kelas lagi. Nah, insyaallah tahun depan nanti perencanaan dulu baru nanti kita akan membangun,” jelasnya.
Terkait sumber pembiayaan, Heni menyebut pihaknya akan terlebih dahulu mengusulkan kebutuhan pembangunan tersebut melalui program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat. Namun, apabila tidak mendapatkan bantuan, Pemkot Cilegon akan mengupayakannya melalui APBD.
“Kita akan upayakan tentu saja kita usulkan dulu di program revit, tetapi kalau tidak di program revit tidak bisa, kita akan menggunakan dana APBD,” ujarnya.
Di sisi lain, Heni menyampaikan bahwa SMPN 15 Cilegon menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Melalui program tersebut, SMPN 15 mendapatkan anggaran sebesar Rp1,073 miliar untuk pembangunan tiga ruang kelas baru dan satu paket toilet.
Ia menjelaskan, pembangunan tersebut merupakan pembangunan ruang kelas baru, bukan sekadar rehabilitasi bangunan lama.
“Anggaran yang hasil revit ini kan kurang lebih Rp1.073.000.000. Itu digunakan untuk tiga ruang kelas baru dan satu paket toilet,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, program revitalisasi satuan pendidikan di Kota Cilegon telah menyasar puluhan sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Heni memperkirakan sekitar 30 sekolah dasar (SD), 11 SMP, serta 19 PAUD atau taman kanak-kanak (TK) telah mendapatkan program tersebut.
Menurutnya, bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat memiliki cakupan pembangunan lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran rehabilitasi melalui APBD.
“Kalau APBD anggarannya kecil ya, itu pun hanya satu, dua sekolah, itu rehab. Tetapi kalau revit biasanya anggarannya cukup banyak dan itu bisa merehab hampir ada yang tujuh sampai sembilan kelas dengan toiletnya, ada ruang guru, ruang kelas, ada ruang lab,” tuturnya.
Khusus SMPN 15, Heni memastikan kebutuhan ruang kelas untuk menampung rombongan belajar sudah mencukupi setelah pembangunan tambahan tersebut. Bahkan, sejumlah ruangan nantinya berpotensi dimanfaatkan untuk fasilitas pendukung seperti perpustakaan, ruang UKS, dan laboratorium.
Adapun pekerjaan lanjutan yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pembangunan tembok penahan tanah (TPT), termasuk di area bawah bangunan dan lokasi parkir.
“Jadi tidak ada lagi pembangunan ruang kelas baru lagi karena sudah cukup rombongan belajarnya dengan ruang kelas yang ada. Bahkan ada berlebih mungkin nanti untuk perpustakaan bisa, ruang UKS, ruang lab,” pungkasnya.***