LEBAK – Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, buka suara menanggapi hebohnya pernyataan mantan Bupati Lebak dan Tokoh Nasional, H. Mulyadi Jayabaya, yang juga ayah kandung Bupati aktif saat ini, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya.
Isu ini mengemuka usai video pernyataan ayahnya viral di media sosial, termasuk TikTok, yang memicu polemik publik soal arah kebijakan pemerintahan Kabupaten Lebak.
Musa menilai bahwa pernyataan Jayabaya bisa menimbulkan kesan negatif jika tidak disikapi secara dewasa dan proporsional.
Ia menduga bahwa pernyataan tersebut tidak lepas dari dinamika politik pada Pilkada lalu.
“Saya melihat ada emosi yang belum terselesaikan. Bisa jadi ini imbas dari proses politik yang belum selesai. Tapi yang harus dijaga adalah independensi dan integritas Pak Hasbi sebagai Bupati, termasuk dalam hal mutasi jabatan ASN,” ujar Musa kepada Fakta Banten, Rabu (28/5/2025) malam.
Menurut Musa, mutasi maupun rotasi jabatan merupakan hak prerogatif seorang kepala daerah.
Oleh karena itu, ia berharap agar Bupati Hasbi tidak terpengaruh oleh tekanan, termasuk dari keluarganya sendiri.
“Mutasi adalah hak penuh Bupati. Tapi tolong, jangan libatkan kepentingan keluarga atau titipan siapa pun. ASN yang dipindah harus berdasarkan kompetensi, bukan karena pesanan,” tegasnya.
Ia pun menegaskan, jika perombakan pejabat diperlukan, maka harus diisi oleh sosok-sosok profesional yang benar-benar ahli di bidangnya.
“Misalnya, Dinas Pendidikan, sebaiknya dipimpin oleh orang yang memang punya pengalaman dan kapasitas di sektor pendidikan. Jangan sampai pejabat diangkat hanya karena kedekatan,” tambah Musa.
Lebih jauh, Musa menyayangkan pernyataan Jayabaya yang disampaikan secara terbuka di hadapan publik.
Ia menilai cara tersebut kurang bijaksana, apalagi menyangkut kritik terhadap kinerja kepala OPD yang notabene diangkat saat kepemimpinan Bupati sebelumnya, Hj. Iti Octavia Jayabaya.
“Sebagai tokoh senior dan mantan Bupati, saya kira Pak Jayabaya bisa memilih cara yang lebih elok. Jika memang ingin memberi masukan, panggil langsung. Bukankah lebih bijak dan solutif?” tuturnya.
“Artinya ketika beliau (Pak H. Mulyadi Jayabaya) memberikan saran kepada Pak Hasbi sah-sah saja tetapi ketika disampaikan di depan publik saya kira kurang etis,” sambungnya.
Musa menekankan, jika Bupati Hasbi terlalu cepat merespons tekanan dari ayahnya, maka hal itu bisa merusak citra kepemimpinannya di mata rakyat.
“Kalau Bupati terlalu cepat merespons suara ayahnya, apalagi langsung ditindaklanjuti, masyarakat bisa berpikir bahwa ia bukan pemimpin mandiri. Ini bahaya. Bisa dianggap tidak profesional, tidak objektif, bahkan tidak berintegritas,” katanya.
Musa pun mengingatkan, jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab kepada rakyat, bukan demi kepentingan keluarga.
“Pak Hasbi itu dipilih rakyat. Maka yang harus dijaga adalah kepercayaan rakyat, bukan sekadar menjalankan arahan keluarga,” pungkas Musa. (*/Sahrul)