SERANG-Memasuki usia ke-25 tahun, Provinsi Banten seharusnya menjadikan momentum ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi atas berbagai capaian maupun kekurangan.
Ketua PP Hamas Banten Irahmullah dalam aksi mengatakan, Pemprov tak cukup hanya bicara soal angka-angka pembangunan. Lebih dari itu, sudah saatnya Banten menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan mandiri—baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA).
“Pemekaran dari Provinsi Jawa Barat dua dekade lalu bukan hanya soal administrasi, melainkan tentang kesiapan untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan politik,” kata dia, Sabtu (4/10/2025).
Namun kenyataannya, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan dan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen pemerintahan: eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
“PP-Hamas Banten menilai bahwa tema yang diangkat dalam peringatan hari jadi tahun ini sejatinya merupakan cerminan harapan masyarakat. Tapi perlu ditekankan: Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan Banten yang maju. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan peran aktif seluruh elemen masyarakat,” kata dia.
Salah satu isu krusial, kata dia, ialah persoalan pengangguran. Hingga hari ini, Banten masih berada di peringkat keempat tertinggi tingkat pengangguran nasional.
“Ini sangat tidak sejalan dengan derasnya arus investasi yang masuk. Seharusnya investasi mampu menyerap tenaga kerja lokal, bukan malah menyisakan ironi di tengah pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selanjutnya, sektor pendidikan juga belum menunjukkan arah yang jelas. Lulusan SMK dan SMA belum terserap secara optimal di dunia industri karena kurikulum dan sistem pendidikan yang tidak sinkron dengan kebutuhan dunia kerja. Alhasil, ijazah formal seolah tak lagi cukup tanpa sertifikat keahlian yang valid.
Persoalan lainnya menyangkut pelayanan dasar publik yang masih minim.
Misalnya, anggaran BPJS Kesehatan justru mengalami pemotongan sebesar Rp19 miliar, padahal masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Ini sangat disayangkan.
“Kondisi infrastruktur pun belum merata. Banyak jalan rusak dan berlubang yang tidak hanya memperlambat mobilitas ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu kecelakaan,” tegasnya.
Persoalan penerangan jalan umum (PJU) juga belum tuntas, terutama di jalur-jalur vital seperti Gunungsari–Anyer dan Bojonegara–Pulo Ampel–Merak.
“Minimnya penerangan tidak hanya menghambat aktivitas malam hari, tapi juga membuka ruang bagi tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
“Kami dari PP-Hamas Banten mendesak agar Pemprov tidak hanya menjadikan hari jadi ini sebagai seremoni belaka. Harus ada langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar,” tutupnya. ***