SERANG– Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka–Banten, merasa kecewa soal audiensi dengan Kemenag Banten yang terus ditunda.
Padahal, audiensi yang rencananya membahas tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Banten ini dinilai sangat penting serta mendesak.
Mengingat masih banyak problematika-problematika mendasar yang dirasakan masyarakat Banten dalam urusan pelayanan haji dan umrah. Hal ini perlu dilakukan dengan dialog ataupun audiensi.
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat BADKO HMI Jabodetabeka–Banten, Naseh Al-Aziiz, mengungkapkan rasa kekecewaannya perihal audiensi yang telah direncanakan bulan September ini harus dijadwalkan ulang berkali-kali.
“Kami sangat menyesalkan ketidaksiapan pihak Kanwil Kemenag Banten dalam menindaklanjuti agenda audiensi ini. Tujuan kami sederhana, ingin berdialog, menyampaikan aspirasi, dan mencari solusi bersama terkait problem pelayanan haji dan umrah yang menjadi keresahan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).
Pihaknya menilai, terdapat sejumlah persoalan krusial yang membutuhkan perhatian langsung dari Kemenag Banten, di antaranya mengenai lamanya masa tunggu calon jamaah haji yang mencapai lebih dari 25 tahun di beberapa kabupaten seperti Lebak dan Pandeglang.
Lalu total Calon Jamaah Haji yang masuk daftar tunggu mencapai 106.132 Orang untuk keberangkatan Tahun 2026, masalah ketidakmerataan kuota haji antar daerah, yang menimbulkan kesenjangan pelayanan antar kabupaten/kota.
Selanjutnya masalah minimnya transparansi sistem informasi haji, sehingga banyak calon jamaah tidak mendapatkan kepastian terkait jadwal keberangkatan maupun status administrasi.
Masalah lain soal kualitas layanan kesehatan, pondokan, dan katering yang perlu terus dievaluasi agar jamaah mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi.
“BADKO HMI menilai bahwa keterlambatan komunikasi antara lembaga mahasiswa dan pemerintah daerah hanya akan memperlambat upaya perbaikan sistem haji dan umrah di Banten,” ujarnya.
Naseh menegaskan bahwa audiensi ini sejatinya dimaksudkan sebagai ruang silaturahmi kelembagaan antara mahasiswa dan pemerintah, bukan sebagai bentuk konfrontasi.
Melalui pertemuan tersebut, HMI ingin menawarkan sejumlah gagasan strategis, berupa digitalisasi sistem pendaftaran dan pemantauan haji agar lebih akuntabel dan transparan.
Kemudian peningkatan pelayanan bagi jamaah lansia dan disabilitas, melibatkan mahasiswa dalam program literasi manasik haji dan edukasi publik tentang tata kelola ibadah haji.
Saran lain seputar penguatan fungsi pengawasan masyarakat (public monitoring) terhadap penyelenggaraan haji dan umrah di daerah.
“Namun, penundaan berulang dari pihak Kanwil Kemenag membuat dialog produktif ini belum dapat terwujud hingga saat ini,” katanya.
Ia berharap, Kanwil Kemenag Banten dapat segera membuka ruang dialog bersama para mahasiswa agar permasalahan umrah dan haji ini sedikitnya menemui titik terang.
“Kami menghormati kesibukan Kakanwil, tetapi persoalan umat tidak bisa terus ditunda. Kami berharap Kemenag Banten menunjukkan itikad baik untuk berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat,” tutupnya.***