SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana akan memangkas bantuan keuangan desa sebanyak 50 persen untuk tahun 2025. Bantuan yang semula Rp100 juta tiap tahunnya itu malah berkurang jadi Rp50 juta.
Langkah ini justru bertentangan dengan semangat yang dibangun calon Gubernur Banten Andra Soni. Di mana, Andra menjanjikan bantuan desa bertambah menjadi Rp300 juta.
Terlebih, Andra berperan dalam memperjuangkan bantuan desa dari Rp15 juta tiap hingga Rp100 juta, saat dia menjadi Ketua DPRD Banten periode 2019-2024.
Politisi Gerindra ini sendiri punya perhatian serius untuk desa. Apalagi Cagub Banten yang unggul hasil hitung cepat ini memiliki program Desa Tangguh. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana senilai Rp300 juta per desa setiap tahunnya.
“Pemberian bantuan ini adalah kenaikan besaran bantuan yang sebelumnya Rp15 juta naik menjadi Rp60 juta sampai saat ini masih di besaran Rp100 juta” kata Andra dalam setiap kampanyenya dulu.
Dikatakan Andra, bantuan dana ini dapat digunakan perbaikan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasaran desa, revitalisasi rumah tidak layak huni, mengoptimalkan penyediaan air bersih dan sanitasi, mendorong tumbuhnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lain sebagainya dalam rangka mendorong desa unggul di seluruh Provinsi Banten.
“Selain itu, melalui bantuan dana Rp 300 juta diupayakan Desa dapat menumbuhkembangkan pusat-pusat ekonomi baru di desa agar roda perekonomian di desa berkembang pesat sehingga kesejahteraan dan pemerataan dapat diwujudkan,” ungkapnya.
Mengetahui bantuan desa mau dipangkas, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten merasa geram. Pihaknya akan mengerahkan ribuan perangkat desa dan kepala desa untuk mengepung kantor Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
“Kami kaget kok ini ada penurunan Banprov tidak ada komunikasi ke kami, ini jujur membuat semua kepala desa se Banten jadi reaktif. Yang akan kita lakukan Kedepan ini mungkin dalam waktu dekat kita akan menggelar aksi besar-besaran dengan melibatkan seluruh kades se Provinsi Banten ada 1.238 kepala desa dan perangkat desanya,” ujar Sekjen Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik, Kamis, (5/12/2024).
Menurut Rafik, besaran Bankeu desa itu sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp123 miliar untuk 1.238 desa se-Banten, dengan rincian masing-masing desa mendapatkan Rp100 juta. Namun, Pemprov memangkas jadi Rp50 juta per desa di tahun 2025.
Bahkan kata dia, tahun 2024 ini Pemprov Banten sudah menyalurkan bantuan Rp100 juta untuk masing-masing desa di Provinsi Banten.
“Nilai Rp100 juta itu sangat berharga bagi kami, bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Karena yang Rp100 juta itu untuk membackup kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di back up dari dana desa. Nah ini bukanya ditambah ini malah dikurangi,” katanya.
“Sementara bicara kebutuhan di desa sungguh luar biasa karena adanya batasan batasan dari dana desa yang kami terima. Ya harapan kami dengan ada Rp100 juta itu kami kan sudah memploting tentunya kegiatan yang kami persiapkan di 2025. Nah ini ketika akhirnya harus berkurang jadi Rp50 juta kan bisa membuat situasi dibawah tidak kondusif,” bebernya.
Oleh sebab itu, kata Rafik, Apdesi pekan depan akan melakukan aksi besar-besaran menuntut Pj Gubernur Banten untuk menaikan kembali bantuan dana desa.
“Kami tetap akan memaksa kepada Pemprov banten minimal tetap mempertahankan Banprov di angka Rp100 juta. Kalau kita berbicara bandingkan dengan daerah-daerah lain kaya Jawa Tengah, Jawa Barat, itu bahkan ada yang diangka 240 juta per tahun, dengan nilai APBD dan jumlah desanya seimbang. Banten dengan APBD yang di atas 10 triliun, saya pikir minimal layaknya diangka Rp300-500 juta untuk Banprov,” tegasnya. (*/Faqih)