SERANG – Komunitas Soedirman (KMS) 30 dan Untirta Movement Community (UMC) menilai Pemprov Banten tak bisa beradaptasi di masa pandemi Covid-19. Demikian mereka sebut sejalan dengan naiknya angka kemiskinan di Provinsi Banten.
Koordinator Umum KSM 30, Fikri Maswandi mengatakan, Pemprov Banten tak bisa menjadikan daerah dengan delapan kabupaten/kota itu adaptasi di tengah krisis ekonomi akibat wabah Covid-19.
“Ketika banyaknya persoalan yang membuktikan bahwa sekarang Banten di tangan WH-Andika (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten) menjadi daerah yang maju atas kemunduran dari berbagai sektor,” ujar Fikri kepada wartawan saat dikonfirmasi, Senin (15/2/2021).
Menurutnya, dengan naiknya angka kemiskinan di Provinsi Banten menambah sebagian persoalan yang terus bergulir.
“Menjadi bukti Pemprov Banten tak punya langkah pasti untuk menekan angka kemiskinan yang terus bertambah di kondisi kerisis ekonomi akibat Covid-19,” katanya.
Sementara itu Presiden Untirta Movement Community (UMC), Farhan menyebut, naiknya angka kemiskinan di Banten pada periode Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten menjadi barometer kegagalan Pemprov dalam menanggulangi angka kemiskinan.
“Covid-19 yang menjadi alasan peningkatan dan memperparah kenaikan angka kemiskinan justru membuka mata kita bahwa WH-Andhika selain gagal dalam menanggulangi kemiskinan juga gagap memberikan solusi terhadap masyarakat yang terdampak, akhirnya kemiskinan di provinsi kita tercinta ini semakin parah,” jelasnya.
Dengan membuka dan memaksimalkan lapangan pekerjaan lanjut Farhan, seharusnya masyarakat terdampak pandemi diberikan solusi untuk pemulihan ekonomi.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Adhi Wiriana mengungkapkan, untuk menekan angka kemiskinan di Banten salah satunya dengan cara memberikan subsidi makanan kepada masyarakat.
“Paling mudah dengan memberikan subsidi makanan kepada orang miskin, paling sulit meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan orang miskin agar keluar dari garis kemiskinan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Banten juga kata Adhi, harus bisa mengajak pihak swasta dan masyarakat luas yang berpenghasilan tinggi untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan.
“Kita tahu bahwa UMKM saat ini meningkat karena sektor formal justru semakin menurun,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2020, angka kemiskinan Provinsi Banten naik menjadi 6,63 persen. Hal itu mengalami peningkatan sebesar 0,71 poin dibanding periode sebelumnya pada Maret 2020 yang sebesar 5,92 persen. (*/Faqih)