SERANG — Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Provinsi Banten menilai sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian sebagai bentuk komitmen moral dan kenegarawanan dalam menjaga independensi serta profesionalisme institusi kepolisian di tengah dinamika demokrasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Kapolri yang dengan jelas menolak Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ini menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan semangat reformasi, bahwa Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara yang profesional, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua Umum PW IPM Banten, Widhiashafiz dalam keterangannya, Rabu, (28/1/2026).
Menurutnya, perubahan struktur Polri menjadi berada di bawah kementerian justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan melemahkan efektivitas institusi dalam merespons persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bergerak semakin cepat.
“Tantangan sosial hari ini menuntut Polri memiliki ruang gerak yang fleksibel dan responsif. Menempatkan Polri di bawah kementerian bukanlah solusi, justru berisiko menghambat kinerja dan memperlemah fungsi pelayanan publik,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PW IPM Banten memandang pernyataan Kapolri yang menolak jabatan menteri kepolisian sebagai pesan etik yang kuat bagi aparat negara sekaligus teladan kepemimpinan bagi generasi muda.
“Ketika Kapolri menyampaikan lebih baik menjadi petani daripada menteri kepolisian, itu adalah pesan moral yang sangat jelas bahwa jabatan bukan tujuan utama, melainkan pengabdian. Ini menjadi teladan penting bagi pelajar agar memahami makna kepemimpinan yang berintegritas,” tegasnya.
Ia berharap sikap tegas tersebut diikuti dengan penguatan kinerja Polri secara menyeluruh di seluruh Indonesia, khususnya dalam hal integritas, profesionalisme, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penguatan Polri harus diarahkan pada pembenahan internal, penegakan hukum yang adil dan humanis, serta peningkatan kepercayaan publik. Polri yang kuat adalah Polri yang independen dan benar-benar berpihak pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya.***