SERANG – Ketua Bidang Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka – Banten Faisal Dudayef Payumi Padma, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten melakukan audit investigasi terhadap kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Provinsi Banten.
Pasalnya kegiatan pengelolaan data fakir miskin tersebut bernilai fantastis Rp12 miliar oleh Dinas Sosial Provinsi Banten.
“Maka dari itu kami meminta kepada BPK Perwakilan Banten untuk melakukan audit investigasi terhadap Dinas Sosial Provinsi Banten,” ucap Faisal kepada Fakta Banten, Jumat (15/9/2023).
“Nilainya fantastis itu kalau hanya untuk kegiatan pengelolaan data saja dan itu tidak logistik, di tengah tingginya angka kemiskinan Banten sangat mengerikan, kalau masih ada dinas-dinas yang menghamburkan dan tidak tepat sasarannya APBD Banten hanya untuk kegiatan rapat-rapat saja,” tambahnya.
Bahkan, menurut Faisal angka kemiskinan di Provinsi Banten tidak berkurang dan bertambah.
“Wajar saja angka kemiskinan tidak berubah malah bertambah, ternyata anggarannya saja digunakan untuk kebutuhan internal bukan untuk sasaran yaitu penerima atau fakir miskin itu sendiri,” tegas Faisal yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Serang.
Diketahui dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang bersifat swakelola pada APBD 2023 dijelaskan dana Rp11 miliar lebih itu peruntukannya yakni, untuk belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
“Anggaran itu termaktub dalam RUP 32269538 dengan nama kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi. Dalam RUP anggaran sebesar itu tercatat dengan waktu pada Januari 2023,” ucapnya.
“Sedangkan untuk Februari 2023 jenis kegiatan serupa juga muncul kembali dengan jumlah lebih kecil, yakni Rp1.236.500.000,” pungkas Faisal. (*/Fachrul)