SERANG-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten mengadakan diskusi publik bertajuk “Evaluasi 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih dan Menyoal PSN PIK 2″.
Diskusi publik tersebut merupakan salah satu agenda membangun konsolidasi yang melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Banten.
Dari diskusi, para petinggi mahasiswa menyampaikan pandangan kritis mereka terkait program nasional dan kebijakan pembangunan yang tengah berlangsung.
“Hasil diskusi publik, BEM Banten bersatu menyatakan sikap kecewa atas kinerja kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. BEM Banten kecewa lantaran keduanya tak mampu membangun chemistry dalam bekerja dan tak kompak,” ujar Koordinator BEM Banten Bersatu Bagas Yulianto, dikutip Minggu, (26/1/2025).
Prabowo dan Gibran, kata Bagas, tak peka terhadap isu yang tangah disoroti publik. Seharusnya, pemerintah dapat lebih tegas dalam menentukan sikapnya, misalnya kontroversi PIK 2 yang berlarut-larut.
“Kami kecewa terhadap Kabinet Merah Putih selama 100 hari pertama, yang belum menunjukkan perubahan signifikan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Ditambah tidak kompak dalam satu suara untuk menyikapi isu pagar laut dan PSN PIK 2,” ujarnya.
Hal lain seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disoroti oleh Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Asrul.
Ia menilai, program yang menjadi andalan salah satu program unggulan Kabinet Merah Putih, masih belum berjalan secara efisien.
“Program ini belum menunjukkan keselarasan antar kementerian terkait, sehingga implementasinya belum optimal,” ujarnya.
Terkait PSN PIK 2, Asrul menambahkan bahwa BEM UMT mengambil sikap hati-hati dan tak ingin terburu-buru.
“Kami tidak ingin terburu-buru menentukan dukungan atau penolakan. Kami berada di posisi tengah untuk menghindari blunder yang bisa muncul dalam menyikapi isu ini,” tegasnya.
Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Budi (STIA Budi) Rangkasbitung Yovan, dalam diskusi menyoroti kelemahan program MBG, khususnya di wilayah Rangkasbitung.
“Kami menemukan banyak permasalahan seperti distribusi susu basi yang justru jauh dari konsep makanan bergizi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan pada program tersebut,” kata Yovan.
Terkait PIK 2, Yovan secara tegas menolak pembangunannya. Menurutnya, proyek tersebut melanggar keadilan.
“Proyek ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kebudayaan Indonesia. Pembangunan seperti ini hanya akan memperparah ketimpangan yang ada,” ujarnya.
Fauzan selaku Presiden Mahasiswa Faletehan turut memberikan kritik terkait peran Kementerian Kesehatan dalam program MBG.
“Kementerian Kesehatan seharusnya berperan lebih aktif sebagai pengendali utama untuk memastikan tujuan program tercapai, yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah sebagai fondasi menuju Indonesia Emas,” jelas Fauzan.
Mengenai PIK 2, Fauzan menegaskan sikap BEM KBM Faletehan yang menolak keras proyek tersebut.
“Pembangunan PIK 2 melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang berbahaya,” tegasnya.
Diskusi publik ini menunjukkan bahwa mahasiswa Banten tetap kritis dan responsif terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Isu-isu seperti MBG dan PIK 2 menjadi sorotan utama, yang diharapkan dapat memicu perbaikan kebijakan pemerintah ke depan.
Diakhir acara diskusi Geri Wijaya selaku Sekjend BEM Banten menyerukan seruan konsolidasi dan teklap aksi pada tanggal selasa 28 Januari 2025.
“Kami BEM Banten Bersatu mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa se-Provinsi Banten untuk terlibat dalam konsolidasi akbar dan teklap aksi menyikapi 100 hari kinerja kabinet merah putih dan hentikan pembangunan mega proyek PIK 2. Kami mengundang seluruh masyarakat dan mahasiswa terbuka,” tukasnya. (*/Ajo)