TANGERANG – Syarat mutlak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) bisa dipercaya masyarakat adalah transparan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten memulai penguatan Kopdes dari pembenahan sumber daya manusia bendaharanya.
Penegasan itu disampaikan Wagub A. Dimyati N saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Senin (9/11/2026).
Dimyati menekankan, Kopdes yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini adalah motor penggerak ekonomi desa untuk mewujudkan pemerataan, keadilan, dan kemandirian.
“Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa,” ungkapnya.
Namun, tujuan itu tidak akan tercapai jika pengelolaan keuangannya tidak transparan dan akuntabel. Menurutnya, Kopdes mampu menumbuhkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akar rumput, tapi kuncinya ada di pengurusnya.
“Dengan demikian, semuanya bergerak bersama. Tidak ada lagi sumber daya yang diam, tidak ada lagi sumber daya yang tidur,” paparnya.
Wagub menegaskan, Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat siap mengawal penuh program tersebut bersama kabupaten/kota.
“Kami akan mendorong agar yang tidur jadi bangun dan melek. Yang sudah bangun, kita dorong agar lebih meningkat lagi,” tegasnya.
Lebih jauh, Wagub menyebut pelatihan bendahara adalah upaya krusial membangun SDM. Bendahara adalah pilar penting, bukan sekadar tukang catat.
“Bendahara itu harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca,” ujarnya.
Jika bendahara tidak kompeten, kepercayaan anggota akan hilang dan koperasi akan mati sebelum berkembang.
Hal senada disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi. Ia mengatakan, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar Kopdes tidak hanya ada di atas kertas.
Apalagi Banten punya potensi besar dari industri, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga potensi warga desa.
“Potensi ini perlu kita kelola bersama agar memberikan nilai tambah. Di sinilah KDKMP hadir, bukan sekadar dibentuk, melainkan harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang menghubungkan produksi dengan pasar,” katanya.
Ia menegaskan transparansi adalah harga mati.
“Bendahara ikut menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ketua Dekopinwil Banten Hasbi Sidik menambahkan, pelaporan yang rapi akan menentukan Kopdes berjalan baik.
“Oleh karena itu, kami mendorong seluruh peserta untuk mengikuti sertifikasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak memiliki legalitas dan kompetensi yang teruji,” tuturnya.
Kepala Dinkop UMKM Banten Agus Mintono menjelaskan, pembenahan SDM ini dilakukan lewat pelatihan dan sertifikasi untuk 926 bendahara se-Banten.
Angkatan I digelar 9-12 November 2026 dengan 330 peserta, dan Angkatan II pada 16-19 November 2026 dengan 596 peserta.
“Pelatihan dilaksanakan selama empat hari. Rinciannya, tiga hari pelatihan dan satu hari uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat bendahara dari BNSP,” pungkasnya.
Dengan bendahara yang wajib transparan dan tersertifikasi, Pemprov berharap Kopdes benar-benar menjadi wadah ekonomi desa yang profesional dan terpercaya. (*/Ajo)