SERANG – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Nana Suryana mengaku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya memperkuat sistem kebencanaan. Salah satunya melalui pembentukan klaster logistik kebencanaan.
Nana mengatakan, dalam klaster logistik terbagi dalam beberapa bidang meliputi Bidang Perencanaan Bantuan Logistik, Bidang Pelaksanaan Distribusi Bantuan Logistik, Bidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban Bantuan Logistik.
“Untuk itu perlu adanya penguatan kapasitas dalam sistim penanggulangan bencana terutama dalam pengelolaan logistik serta potensi sumber daya manusia yang tersedia di daerah bencana tersebut,” kata Nana saat dikonfirmasi pada Senin, (26/6/2023).
Dijelaskan Nana, klaster tersebut nantinya mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) meliputi, mengumpulkan, menganalisa dan menyebarluaskan informasi tentang logistik, menyusun dan mengembangkan rencana operasi di bidang logistik.
“Serta memberikan saran dan bantuan teknis, memberikan fasilitas dan mobilisasi logistik yang diperlukan dan mengkoordinasikan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha di bidang penanggulangan bencana,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, pembantukan klaster logistik bagian dari manajemen logistik secara umum dari berbagai jenis bencana mulai dari banjir, tsunami, gemoa bumi, termasuk kekeringan sampai gagal panen.
“Selama ini kita tahu dalam penyaluran logistik semrawut. Berbeda dengan teori, untuk itu kita siapkan klaster khusus ini,” ungkap Nana
Nana mengaku, dalam pembentukan klaster khusus perlu pembahasan lebih lanjut agar tak terjadi lagi penyaluran logistik tidak sesuai kebutuhan korban bencana.
“Makanya kita identifikasi, karena setiap bencana di daerah satu dan daerah lainnya berbeda. Ada tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan. Itu kita kaji. Contoh di pesisir akan berbeda dengan perkotaan, termasuk tempat evakuasinya. Logistiknya juga berbeda walau secara umum logistik yang dibutuhkan sama,” ucapnya.
Dalam menyatukan visi pembenyukan klaster logistik bencana, lanjut Nana, harus ada visi dan misi yang sama. Untuk itu, pihaknya juga bebetapa waktu lalu mengundang relawan baik dari unsur TNI/Polri, instansi vertikal hingga badan usaha.
Pihaknya berharap, dengan adanya klaster khusus ini tidak ada lagi tumpang tindih data bantuan, termasuk penyalurannya.
“Misalnya yang dibutuhkan masyarakat itu selimut malah dikasih mie instan. Makannya harus samakan persepsi untuk perbaikan ke depan,” katanya. (*/Faqih)