SERANG – Secara persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meski penurunan itu tidak terlalu signifikan. Namun hal itu tidak mengubah posisi Banten sebagai provinsi yang meraih peringkat pertama tingkat pengangguran se-nasional.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengatakan, penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2018 terkait perusahaan wajib melaporkan lowongan masih terbilang belum efektif.
“Pergub itu kan maksudnya supaya mengatur lowongan. Seandainya harus ada jatah 70 persen Banten dan 30 persen orang luar juga kan tidak diatur juga dalam undang-undang. Tapi ini kan belum efektif,” kata Al Hamidi saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (6/11/2019).
Menurutnya, salah satu indikator yang menyebabkan tingginya angka pengangguran yaitu maraknya percaloan di setiap perusahaaan industri di saat rakyat membutuhkan pekerjaan. Padahal untuk meningkatkan taraf ekonomi, dan menekan angka pengangguran yakni dengan cara memperoleh kerja.
“Jadi untuk masuk ke perusahaan itu dimintai duit. Kalau rata-rata di atas Rp 5 juta lah ya. Itu juga menjadi faktor penyebab bahwa sulitnya calon tenaga kerja lokal untuk masuk ke perusahaan,” kata Al Hamidi.
Ia mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada masyarakat untuk melaporkan jika terjadi percaloan tenaga kerja di perusahaaan-perusahaan.
“Itu kan sebenarnya termasuk delik aduan. Karena kita belum pernah menemukan, saya sendiri berkoar-koar tolong coba buktikan. Itu enggak ada yang bisa membuktikan tapi itu terjadi praktiknya. Itu pidana kalau memang terjadi jadi ranahnya sudah kejahatan,” katanya.
“Mungkin juga ada sebagian dari oknum aparat yang ada di sekitar situ wilayah pabrik. Pokoknya banyak. Ada juga dari oknum tertentu, dari sponsor atau calo, apalah namanya,” sambungnya.
Tidak hanya itu, Al Hamidi menjelaskan tingginya angka pengangguran di Banten dikarenakan banyaknya pendatang dari luar yang bekerja di Banten.
Terdapat dua gelombang membludaknya serbuan pendatang luar daerah ke Banten untuk mencari pekerjaan. Pertama adalah pasca lebaran dan kedua setelah tahapan kelulusan semua tingkat pendidikan. Jumlah pendatang yang masuk di dua gelombang itu bisa mencapai 7 hingga 10 persen dari jumlah penganggur.
Dengan demikian bisa diperkirakan banyaknya pencari kerja di Banten.
“Adanya pelonjakan pencari kerja. Jadi banyaknya urbanisasi dari luar Banten itu mencari pekerjaan. Belum tentu semua itu terserap kan, menumpuk sehingga menjadi disangka pengangguran,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Anda Suhanda mengatakan hal yang sama soal sebab terjadinya angka pengangguran di Banten yang sangat tinggi.
Bahwa sudah menjadi rahasia umum praktik percaloan di setiap industri. Hal itulah yang mengakibatkan rakyat Banten kesulitan untuk mencari kerja, serta sedikit demi sedikit direduksi peluang orang lokal yang tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan.
Anda Suhanda sendiri sering mendapatkan laporan dari warga soal prakti percaloan. Sehingga pihaknya mengakui bahwa ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran.
“Komplen dari orang, oh dimintain, itu jadi salah satu penyebab (pengguguran-red),” ucap Anda kepada awak media di Pendopo Gubernur lama, Kota Serang.
Dikatakan Anda, sudah semestinya ini menjadi tugas bersama. Dicarikan solusi untuk mengatasi angka pengangguran. Tidak hanya sekedar konsepsi belaka.
“Sebenarnya harus cari solusinya, padat karya jagan cuma teori-teori doang, balai latihan kerja, sejauh mana penyerapan buat anak muda Banten. Kita harus cari solusi jangan teori-teori doang,” tukasnya. (*/Qih)