SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menemui langsung para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksinya di depan gedung pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawi Albantani, Curug, Kota Serang pada Selasa (1/10/2019).
Saat menemui Mahasiswa Gubernur Banten menyampaikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Provinsi Banten selama kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy, karena diyakini jika banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai program pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan provinsi Banten saat ini.
Sekda Provinsi Banten Al Mukhtabar yang turut hadir, menyatakan bahwa langkah Gubernur Banten menemui para mahasiswa yang menggelar aksi ini merupakan langkah yang patut diacungi jempol, itu adalah langkah seorang pemimpin yang tidak alergi kritik masyarakatnya.
Menjawab Mahasiswa, Gubernur Banten sempat menjelaskan berbagai program yang dipertanyakan mahasiswa dan dianggap tidak berjalan diantaranya persoalan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Yang langsung dijawab Gubernur dengan menggunakan TOA yang dipakai koordinator aksi, diantaranya jika selama ini Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. Untuk siswa SMA, total BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta.
Pada tahun 2019, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.
Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas.
Sedangkan untuk Kesehatan dinyatakan Gubernur jika memang Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat.
“Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Dimana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp 125,10 miliar. Pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I dan pembangunan Rumah Sakit Malingping.
Hingga triwulan III 2019, cakupan UHC (Universal Health Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772 jiwa. Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai melalui APBD Provinsi Banten.
Selain itu, Gubernur Banten juga mengajak Mahasiswa untuk ikut melihat bersama2 dan membuka ruang bagi para Mahasiswa di Banten dalam memberikan masukan kepada Pemrov Banten. (*/Red)