SERANG – Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan aksi di depan kantor DPW PPP Banten yang bertempat di Ciracas, Kota Serang, Jumat, (24/6/2022).
Koordinator aksi Yandi mengatakan menurunnya elektabilitas PPP semenjak partai dipimpin oleh Suharso Monoarfa.
“Kedatangan kami membawa aspirasi untuk disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Kami sebagai bagian dari keluarga PPP prihatin dengan elektabilitas PPP yang semakin menurun, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei nasional, salah satunya Survei Charta Politika, bahwa PPP hanya mendapat suara sekitar 2%, dan PPP tidak akan lolos parliamentary threshold,” ujarnya.
“Kondisi itu membuat khawatir keluarga PPP dan perlu disikapi secara serius oleh Bapak/Ibu pengurus partai di semua tingkatan. Kami peduli dengan PPP, menjaga amanat orang tua kami, para sesepuh untuk menjaga Partai Ka’bah” tambahnya.
Masa aksi menilai, PPP di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa tidak mampu melakukan komunikasi yang baik dengan sejumlah kader yang ada di berbagai daerah dan menuntut ketua umum PPP untuk mundur dari jabatan.
“Kami melihat kepemimpinan di pusat, khususnya Ketua Umum Suharso Monoarfa tidak membangun komunikasi secara baik dan tidak mampu membangun semangat para kader, khususnya di daerah” imbuhnya.
“Oleh karena itu, kami menuntut Bapak Suharso Monoarfa untuk mundur sebagai Ketua Umum PPP, dan meminta para tokoh PPP mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan partai demi menghadapi Pemilu 2024” pungkasnya.
Berikut 7 poin Pernyataan Sikap yang dibawa oleh kader PPP Banten kepada DPW PPP Banten untuk diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta.
1. Seluruh kader, terutama pengurus di semua tingkatan perlu menyikapi secara serius Elektabilitas PPP yang semakin menurun di bawah kepemimpinan Ketua Umum Suharso Monoarfa.
2. Sebagai Ketua Umum Suharso Monoarfa tidak mampu menjaga marwah dan performa partai, sehingga para kader dan simpatisan mengkhawatirkan PPP tidak lolos di parlemen pada Pemilu 2024.
3. Suharso Monoarfa tidak membangun semangat para kader.
4. Suharso Monoarfa tidak melakukan komunikasi dan konsolidasi secara baik dengan pengurus dan kader, terutama di daerah.
5. Suharso Monoarfa mengeluarkan keputusan yang melanggar peraturan organisasi (AD/ART Partai Persatuan Pembangunan) sehingga menimbulkan konflik di jajaran pengurus yang berdampak pada soliditas kader.
6. Suharso Monoarfa telah mengkhianati para pendiri partai, melanggar asas, dengan merubah logo partai secara tidak jelas dan tidak melalui forum musyawarah organisasi.
7. Menuntut Suharso Monoarfa mundur sebagai Ketua Umum PPP dan meminta para tokoh PPP mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan partai dalam menghadapi Pemilu 2024. (*/Fachrul)