SERANG – Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten meminta agar tambahan bantuan dana desa dari Pemprov Banten dicairkan saat awal tahun 2024 mendatang.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten, Muhlis saat dikonfirmasi Fakta Banten, pada Senin, (14/8/2023).
Muhlis meminta Pemprov Banten mencairkan bantuan dana desa tidak di akhir tahun 2024. Sebab, bantuan tersebut mesti segera digunakan untuk keperluan-keperluan mendesak.
Bantuan dari Provinsi itu lanjutnya, di antaranya harus dipergunakan untuk penanganan stunting dan Open Defecation Free (ODF). ODF tersebut penting disegerakan agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan.
Muhlis mengungkapkan, masih banyak masyarakat Banten yang belum memiliki jamban. Dengan adanya bantuan dari Provinsi itu diharapkan dapat membantu desa dalam menciptakan hidup yang sehat.
“Harapan kita di 2024-2025 warga Banten punya jamban semua,” kata Muhlis.
Tak hanya mengusulkan jumlah angka bantuan untuk desa, pihaknya juga memikirkan bagaimana desa menjadi lokomotif untuk menyiapkan generasi yang sehat.
“Salah satu mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjaga harapan hidup,” katanya.
Diketahui, bantuan provinsi (Banprov) untuk desa di Banten telah diusulkan naik dari nominal Rp60 juta menjadi Rp100 juta pada tahun 2024 mendatang. Usulan tersebut dibenarkan Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa.
Politisi PDIP ini meyebut, usulan itu sudah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten dan sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). (*/Faqih)