SERANG – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Banten menolak keras rencana pemerintah merelokasi sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten.
KAMMI Banten menilai rencana pemindahan satwa endemik tersebut bukan solusi tepat untuk menyelamatkan Badak Jawa.
Organisasi mahasiswa itu justru mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam melindungi habitat asli Badak Jawa, terlebih setelah terbitnya kebijakan penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Ketua Umum PW KAMMI Banten, Suryansah, S.Kom., mengatakan ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa tidak bisa hanya dikaitkan dengan potensi bencana alam.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dahulu menyelesaikan persoalan perburuan liar dan memperkuat perlindungan kawasan konservasi.
“Pemerintah berdalih relokasi ini untuk menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman bencana alam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman terbesar saat ini adalah perburuan liar dan bayang-bayang eksploitasi tambang. Mengusir Badak Jawa dari tanah Banten sama saja dengan merampas warisan ekologis dan sejarah masyarakat Banten,” tegas Suryansah dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Banten, Yahya ‘Ayyasy, juga mengkritik pernyataan pejabat negara yang mendorong wacana pemindahan Badak Jawa tersebut.
Ia menilai rencana relokasi perlu dikaji secara mendalam dan tidak boleh didorong oleh kepentingan tertentu.
“Sangat disayangkan statement pemindahan Badak Jawa tersebut dilontarkan oleh sosok yang berkapasitas selaku Utusan Khusus Presiden. Ambisi dan nafsu bisnisnya sangat terlihat di balik wacana ini, sangat penuh dengan kepentingan. Maka ke depannya, kami menuntut beliau agar berpikir secara mendalam terlebih dahulu sebelum memberikan statement ke publik,” ujar Yahya.
KAMMI Banten mengungkapkan, salah satu alasan penolakan relokasi Badak Jawa berkaitan dengan terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65 Tahun 2026.
Dalam kebijakan tersebut, sebanyak 44.337 hektare wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon disebut masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kondisi itu dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem Ujung Kulon. KAMMI Banten juga meminta pemerintah menjelaskan hubungan antara kebijakan pertambangan tersebut dengan wacana relokasi Badak Jawa.
Selain persoalan WUP, KAMMI Banten menyoroti hasil investigasi independen Auriga Nusantara pada 2023 yang mengungkap dugaan hilangnya belasan Badak Jawa secara tidak wajar serta masuknya pemburu bersenjata api ke zona inti kawasan konservasi.
Menurut KAMMI, temuan tersebut seharusnya menjadi dasar evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengamanan TNUK.
Mereka menilai persoalan utama bukan semata-mata kondisi habitat, melainkan lemahnya perlindungan kawasan dari ancaman perburuan liar.
KAMMI Banten juga mengingatkan risiko relokasi terhadap satwa yang berstatus kritis atau Critically Endangered. Pemindahan Badak Jawa ke habitat baru yang belum teruji kesesuaiannya dinilai berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa tersebut.
Atas sejumlah pertimbangan tersebut, PW KAMMI Banten menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menolak keras segala bentuk rencana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. KAMMI menegaskan Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa yang harus dipertahankan.
Kedua, mendesak Menteri ESDM mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 yang menetapkan perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
Ketiga, mendesak Kementerian Kehutanan mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan dan pengamanan TNUK, mengusut jaringan perburuan liar hingga aktor intelektual di baliknya, serta memperkuat perlindungan kawasan konservasi.
Keempat, mengajak masyarakat Banten bersama-sama mengawal kelestarian TNUK dan menolak segala bentuk eksploitasi yang mengancam ekosistem Ujung Kulon.
KAMMI Banten menegaskan penyelamatan Badak Jawa harus dilakukan dengan menjaga keutuhan ekosistem habitat aslinya.
Upaya konservasi, menurut mereka, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan perlindungan lingkungan maupun membuka peluang eksploitasi sumber daya alam.
“Alam Banten bukan komoditas yang bisa diobral kepada oligarki tambang dengan mengorbankan satwa endemik yang menjadi bagian dari identitas bangsa,” pungkasnya.***