SERANG – Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa memperingati May Day 2026 di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Sabtu (2/5/2026).
Aksi tersebut menggabungkan dua isu utama sekaligus, yakni persoalan buruh dan krisis pendidikan di Banten.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Dedi Setiawan itu diikuti sekitar 380 hingga hampir 400 peserta dari berbagai cabang PMII se-Provinsi Banten, mulai dari Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Cilegon hingga Kabupaten Serang.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Banten, Winah Setiawati, menilai pemerintah selama ini seolah menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan baik, meski realitas di lapangan menunjukkan banyak persoalan mendasar belum terselesaikan.
“Negara seolah mempertontonkan bahwa kondisi buruh dan pendidikan baik-baik saja. Padahal faktanya arah kebijakan pendidikan tidak jelas dan nasib buruh juga tidak menentu,” ujar Winah saat aksi berlangsung.
Menurut Winah, PMII sengaja mengangkat isu pendidikan dan ketenagakerjaan secara bersamaan karena keduanya memiliki keterkaitan erat terhadap masa depan masyarakat.
Ia menyebut berbagai kebijakan pemerintah masih belum menyentuh akar persoalan, baik dalam dunia pendidikan maupun perlindungan tenaga kerja.
PMII Banten menyoroti masih tingginya angka putus sekolah di sejumlah daerah. Bahkan, organisasi mahasiswa tersebut mengklaim telah mendata hampir 200 anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Serang dan Lebak.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan sejumlah OPD termasuk Dinas Pendidikan. Namun niat baik untuk menyelaraskan data dan solusi tidak ditanggapi secara serius,” katanya.
Menurutnya, data yang dimiliki PMII merupakan hasil advokasi langsung di masyarakat, tetapi hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah provinsi.
Selain pendidikan, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan ketenagakerjaan. PMII menyoroti dugaan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja hingga pembayaran upah yang dinilai tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Winah menyebut sistem outsourcing masih menjadi persoalan serius karena dinilai tidak memberikan kepastian kerja bagi buruh.
“Sistem outsourcing bukan solusi, justru memperpanjang masalah ketenagakerjaan yang tidak kunjung selesai,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, PMII juga menyinggung persoalan lingkungan hidup. Mereka menilai sejumlah perusahaan belum memperhatikan analisis dampak lingkungan dalam operasional industri.
Akibatnya, masyarakat disebut merasakan dampak langsung seperti kerusakan tanah hingga meningkatnya risiko banjir di beberapa wilayah.
“Banyak pabrik mengabaikan dampak lingkungan. Akibatnya tanah rusak, banjir terjadi, dan masyarakat kesulitan beraktivitas,” kata Winah, alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
PMII Banten mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung melihat persoalan di lapangan.
“Pemerintah harus melek. Kami organisasi advokasi yang memiliki data valid dari masyarakat dan seharusnya bisa diakomodasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, PMII tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi atas persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan di Banten.
“Kami akan terus mengadvokasi dan membuka fakta ke publik bahwa masalah ini nyata dan belum terselesaikan,” ujarnya.
Aksi May Day 2026 di Kota Serang menjadi pengingat bahwa persoalan buruh dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah maupun pusat.
PMII Banten menegaskan akan terus mengawal isu angka putus sekolah, infrastruktur pendidikan yang belum layak, hingga praktik ketenagakerjaan yang dinilai merugikan masyarakat hingga terjadi perubahan nyata di lapangan. ***