SERANG – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menghentikan praktik percaloan tenaga kerja yang masih marak terjadi di kawasan industri.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan kampanye dan deklarasi “Setop Percaloan” yang digelar Swissbell Cikande Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa (8/7/2025).
“Kalau kita bicara soal pemberantasan percaloan, itu tidak cukup hanya dengan mengeluarkan surat edaran. Harus ada aksi nyata dan komitmen kolektif dari semua pihak,” ujarnya.
Kegiatan di Serang ini menjadi lokasi ketiga setelah Karawang dan Bekasi dalam rangkaian program Kementerian Ketenagakerjaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, terbuka, dan bebas praktik perantara ilegal.
Sejumlah tokoh penting turut hadir, seperti, Wakil menteri Ketenagakerjaan, Gubernur Banten, Kapolda, Wakil Bupati Serang, serta para pemangku kepentingan dari sektor industri dan Buruh, jugaaparat keamanan.
“Ini yang kita harapkan dukungan menyeluruh dari gubernur, kapolda, bupati, jajaran kepolisian, sampai pelaku industri. Kolaborasi ini kunci,” kata Yassierli.
Kampanye ini tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, namun juga diperkuat melalui pendekatan digital, salah satunya lewat platform “Siap Kerja” milik Kemnaker.
Platform tersebut ditujukan untuk memberikan informasi lowongan kerja resmi tanpa keterlibatan pihak ketiga.
“Proses rekrutmen seharusnya berlangsung secara langsung, tanpa campur tangan calo. Platform ‘Siap Kerja’ kami kembangkan sebagai solusi digital untuk itu,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023, yang mengatur penguatan ekosistem ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap pencari kerja.
Melalui edukasi serta pelatihan kerja, pemerintah ingin memastikan pencari kerja memperoleh akses informasi yang akurat dan tanpa biaya tambahan.
Yassierli turut menyoroti pentingnya peran pendidikan vokasi, khususnya di wilayah sekitar kawasan industri. Ia menilai perlu ada pembangunan SMK atau pusat pelatihan keterampilan berbasis industri di lokasi strategis.
“Warga lokal jangan hanya jadi penonton. Mereka harus ikut ambil bagian sebagai tenaga kerja produktif yang berkontribusi langsung pada kemajuan Provinsi Banten,” tegasnya.
Untuk mendukung hal itu, Kemnaker akan menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Banten agar program vokasi bisa menjangkau lebih luas dan disesuaikan dengan kebutuhan industri di lapangan. (*/Fachrul)