SERANG-Di momentum hari jadi Provinsi Banten ke-25, Komunitas Soedirman (KMS) 30 menggelar aksi di depan gerbang KP3B, Sabtu (4/10/2025).
Dalam aksinya, mereka menuntut sejumlah hal mulai dari usut tuntas kasus korupsi, pemerataan pendidikan hingga pengangguran.
“Ketika kita melihat kondisi sosial-ekonomi di provinsi ini lewat data resmi, yang tampak bukanlah kemajuan, melainkan ketimpangan yang semakin mengikat,” ujar Koordinator Umum KMS 30, Bento.
Di usia seperempat abad, Bento mengatakan bahwa korupsi menjadi penyakit yang terus menggerogoti Banten.
Kasus-kasus korupsi melibatkan pejabat daerah dengan nilai anggaran besar yang seharusnya uang tersebut untuk rakyat.
“Meski aparat hukum beberapa kali melakukan penindakan, praktik ini tetap berulang dan memperlihatkan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di tingkat provinsi. Sejak Banten berdiri, kasus korupsi seakan menjadi tradisi,” ungkapnya.
Data ICW mencatat, Banten masuk dalam sepuluh besar daerah dengan kasus korupsi tertinggi. Mantan Gubernur, mantan Walikota, hingga pejabat OPD pernah ditangkap KPK.
Di sisi ketenagakerjaan, kata Bento, kondisinya juga belum menggembirakan.
BPS mencatat ada sekitar 412,71 ribu orang yang masih menganggur.
“Angka pengangguran di atas enam persen tetap meninggalkan persoalan besar, terutama bagi generasi muda lulusan sekolah dan perguruan tinggi,” ungkapnya.
“Tingkat pengangguran di Banten juga lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 4,82 persen. Lulusan SMA dan perguruan tinggi mendominasi angka tersebut,” sambungnya.
Melihat kondisi Banten setelah 25 tahun dengan berbagai persoalan, KMS 30 juga menuntut transparansi dan akuntabilitas APBD Provinsi Banten.
“Kami mendesak agar Pemprov Banten bisa membuka lapangan pekerjaan dan hentikan praktik nepotisme. Pemerintah wajib menciptakan kesempatan kerja yang luas, adil, dan tidak diskriminatif, serta menghentikan perekrutan berbasis hubungan keluarga dan politik,” ujarnya.***