CILEGON – Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten, Fadli Afriadi, mengimbau para orang tua dan wali murid agar tidak tergiur janji calo yang menawarkan jasa dapat meloloskan anak ke sekolah negeri dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.
Imbauan tersebut disampaikan Fadli saat menghadiri kegiatan Komitmen Dukungan SPMB Pemerintah Kota Cilegon di Gedung DPRD Cilegon, Jumat (14/6/2025).
“Kami mengimbau kepada orang tua agar tidak tergiur dengan oknum yang menjanjikan anak bisa masuk sekolah negeri. Tahun ini sistemnya berbeda dan lebih ketat,” kata Fadli.
Menurut Fadli, pada tahun ajaran sebelumnya masih ditemukan praktik titipan yang dilakukan setelah pengumuman penerimaan, namun untuk tahun ini hal tersebut sulit dilakukan karena sistem telah diperketat melalui penguncian data pokok pendidikan (Dapodik).
“Untuk tahun ini Dapodik dikunci dengan jumlah tertentu. Tahun kemarin memang masih ada titipan yang masuk setelah pengumuman, tetapi sekarang kemungkinan besar tidak bisa lagi karena sistem sudah dikunci,” jelasnya.
Fadli menegaskan pentingnya menjaga integritas jalur penerimaan resmi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Tinggal bagaimana kita menjaga jalur-jalur resmi agar tidak dimainkan. Tahun lalu banyak yang masuk lewat jalur belakang, dan semoga tahun ini tidak terulang,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, pada tahun lalu Ombudsman menemukan adanya pelanggaran kapasitas ruang belajar, di mana satu kelas diisi hingga 40 hingga 50 siswa, padahal seharusnya maksimal hanya 32 siswa per kelas.
“Tahun lalu kita temukan ada kelas yang siswanya sampai 45 bahkan 50 orang. Itu tentu tidak ideal. Tahun ini sudah dikunci, tidak ada lagi upaya titip-menitip,” tambahnya.
Selain itu, Fadli juga berpesan kepada pihak sekolah swasta agar menjaga mutu dan kualitas pendidikan guna menjadi alternatif yang baik bagi masyarakat.
“Untuk sekolah swasta, jaga kualitas agar bisa menarik lebih banyak siswa. Jangan sampai ketika orang tua tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri, lalu kecewa karena swasta tidak sesuai harapan,” ujarnya.
Fadli menambahkan bahwa potensi pergerakan calo menjelang masa penerimaan siswa baru tetap ada dan harus diwaspadai sejak dini.
“Saat ini potensi pergerakan calo sudah mulai terasa. Kami minta semua pihak ikut mengawasi agar proses penerimaan siswa berlangsung transparan dan adil,” pungkasnya.(*/Nandi)