SERANG – Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dinilai gagal dalam mewujudkan regenerasi kepemimpinan di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu menyusul dengan banyaknya jabatan eselon II yang mengalami kekosongan.
“Saya berpendapat bahwa soal regenerasi pejabat, regenerasi kepemimpinan ini ternyata gagal di Banten,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul kepada Fakta Banten, pada Selasa, (7/3/2023).
Pemerhari kebijakan publik ini menyebut, regenerasi kepemimpinan yang dimaksud bisa diartikan dalam upaya untuk mempercepat pengisian posisi pejabat, terutama eselon II.
Banyaknya jabatan eselon II yang mengalami kekosongan kata dia, gagal diantisipasi oleh Pj Gubernur Banten. Sehingga regenerasi tidak berjalan.
“Akhirnya Anda bisa bayangkan nanti ada 9 dan lagi nanti 10 (jabatan eselon II) yang kosong. Yang perlu diketahui adalah eselon II penentu, juga pelaksana kebijakan, pengeksekusi sebuah kebijakan, perencanaan sebuah kebijakan,” ungkapnya.
“Andilnya mereka ini banyak di situ tuh, tufoksinya begitu. Jadi dalam perspektif besar pembangunan yang dirugikan tetap saja rakyat dan masyarakat Banten begitu loh,” sambungnya.
Dosen Fisip ini mengatakan, pengangkatan pejabat berdasarkan kualifikasi integritas hanya omong semata. Terkecuali kata dia, yang kosong itu jabatan eselon IV.
“Itu masih di maklumi, ini kan eselon I dan II, ini kan kata kunci sebuah gerbong agar bisa bergerak,” katanya.
Diketahui, ada sebanyak sembilan jabatan eselon II di lingkup Pemprov Banten terjadi kekosongan. Meski begitu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menyebut kekosongan jabatan tersebut tak mengganggu pekerjaan untuk saat ini.
“Itukan kita lagi konsolidasikan, tapi yang penting bahwa ini tidak menganggu pekerjaan, semua berjakan baik,” ujar Al usai membuka FGD dan Launching Generasi Pelajar Anti Korupsi, di Aula Lantai 3 Inspektorat Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, pada Kamis, (2/3/2023) lalu.
Kekosongan jabatan tersebut membuat Pemprov Banten belum membuka seleksi terbuka atau open bidding untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama.
“Tentu sesuai aturan kita akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan pemenuhan-pemenuhan terhadap apa yang disampaikan tadi,” katanya.
Namun secara teknis kata Al, penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan dengan baik, kendati terjadi kekosongan jabatan.
“Penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan baik dan mudah-mudahan kita dalam waktu yang ke depan ini kita kalau memang perlu mendaptkan pengisian dari itu, ya tentu akan kita penuhi,” klaimnya. (*/Faqih)