SERANG – Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengaku pesimis jika angka pengangguran di Banten yang dirilis BPS Banten bakal mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan.
Pengakuan itu ia ungkapkan, lantaran urutan pertama di Indonesia untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten disurvei sebelum pandemi Covid-19 masuk di Banten.
Maka menurutnya, dapat diprediksi adanya Covid-19, telah menimbulkan angka pengangguran baru.
“Apakah kita yakin akan secepat itu Dinas Tenaga Kerja melakukan penurunan terhadap pengangguran. Saya tidak yakin, malah saya meyakini bertambah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu, (9/5/2020).
M. Nizar menilai, TPT Banten pada periode Februari 2020 mencapai 8.01 persen wajar. Sebab, ia masih merasa bahwa tak ada gagasan progresif untuk menekan angka pengangguran di Banten.
Pemprov melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dianggap masih belum punya inovasi untuk menangani pengangguran di Banten. Terlebih dengan adanya pandemi, pabrik-pabrik tutup sehingga berujung PHK.
“Jadi saya berharap dengan kondisi seperti ini Disnaker itu merancang sesuatu yang inovatif. Segera mengambil langkah-langkah untuk mengambil tindakan ke depan agar pengangguran itu bisa teratasi,” jelasnya.
Terkhusus lanjutnya, perlu prioritas untuk para pencari kerja daerah. Sehingga di Banten tidak didominasi oleh pekerja yang berasal dari luar daerah.
“Harus ada keberpihakan Pemprov terhadap pemuda daerah, atau anak-anak daerah sehingga pengangguran di Provinsi (Banten) ini bisa tertekan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengatakan, TPT yang dirilis oleh BPS Banten merupakan hasil survei sebelum terjadinya KLB Covid-19 di Banten.
“Survei sebelum Covid-19, jadi memang ada kenaikan angka pengangguran, tapi persentasenya turun (dari TPT 2019 sebesar 8.11 persen),” katanya.
Kemudian untuk kenaikan jumlah pengangguran pada Februari 2020 kemungkinan disebabkan adanya PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. (*/JL)