PANDEGLANG — Ketua Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Banten mendesak pemerintah pusat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
”Kami berharap pengesahan Peraturan Pemerintah untuk peralihan PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu segera terbit, sehingga per 1 Januari 2027 sudah ada kepastian bagi seluruh PPPK di Indonesia,” ujar Ketua Persatuan PPPK Banten, Asep Rifal, Kamis (12/11/2026).
Dalam audiensi bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI pada 10 November 2026 lalu, Asep menyampaikan empat tuntutan utama:
- Kepastian Tanpa Diskriminasi: Mempertegas peralihan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu di dalam PP tanpa membedakan latar belakang profesi.
- Percepatan Regulasi: Mempercepat penerbitan regulasi pengangkatan PPPK Penuh Waktu tahun 2027 dengan mekanisme dan tahapan yang jelas serta mengikat.
- Jaminan Anggaran: Memastikan alokasi anggaran secara menyeluruh untuk pengangkatan tersebut tertuang resmi dalam kebijakan pemerintah.
- Penyetaraan Ijazah: Menetapkan kebijakan penyetaraan ijazah sarjana dan akademi bagi PPPK Paruh Waktu tenaga teknis yang sempat mengalami penurunan (downgrade) kualifikasi, agar hak kompetensi dan jenjang pendidikan mereka tetap dihargai.
”Kami membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Regulasi yang jelas, anggaran yang terjamin, dan pengangkatan yang terjadwal adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menghargai pengabdian kami. Tahun 2027 harus menjadi momentum kepastian, bukan penantian tanpa kejelasan,” tegas Asep.
Asep menjelaskan, audiensi bersama Komisi II DPR RI tersebut telah menyepakati sejumlah poin krusial. Di antaranya, rencana peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027, kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CPNS, serta skema gaji pokok yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Hasil audiensi menyepakati bahwa PPPK Paruh Waktu lintas profesi—baik guru, dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, maupun tenaga teknis—akan dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu. Saat ini kita tinggal menunggu penerbitan PP sebagai landasan hukum teknisnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PPPK Wilayah Banten, Setiawan Hidayat, menekankan bahwa langkah ini merupakan perjuangan kolektif demi menghargai dedikasi seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
”Jangan ada perpecahan dalam perjuangan dan jangan ada yang tertinggal dalam aspirasi. Kami datang membawa harapan, menyuarakan pengabdian, dan memperjuangkan masa depan bersama,” pungkasnya.***