Peta Wilayah Pertambangan di Sekitar Perairan Ujung Kulon Ternyata Usulan Pemprov Banten

JAKARTA – Kementerian ESDM memberikan keterangan dibalik polemik peta wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang dikait-kaitkan dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Kementerian ESDM menegaskan, penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon ternyata bukan inisiatif pusat, melainkan murni usulan dari Pemerintah Provinsi Banten sendiri.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dalam keterangan resminya terkait Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026.

“Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan yang meliputi wilayah usaha pertambangan pada perairan laut Provinsi Banten,” ujarnya.

Usulan awal Pemprov Banten pada 2013 itu kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, di mana saat itu diusulkan untuk dikecualikan.

Namun setahun kemudian, pada 2014, Pemprov Banten melalui Dinas Pertambangan dan Energi (ESDM) kembali mengusulkan wilayah yang sama.

Dalam usulan kedua inilah, wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon secara eksplisit dimasukkan ke dalam wilayah usaha pertambangan.

Usulan Pemprov Banten tersebut kemudian diakomodir pemerintah pusat dan ditetapkan secara nasional melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, yang terbit di era Jokowi yang saat itu menjabat Presiden.

Kepmen tersebut kemudian kembali ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84 Tahun 2022, dan terakhir dimutakhirkan melalui Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026.

“Kepmen 65 Tahun 2026 ini hanya mengulang penetapan dan memperbaiki sebagian sesuai dengan Kepmen 2022, sesuai dengan usulan Pemerintah Provinsi Banten,” tegas Dwi.

Artinya, peta wilayah pertambangan disekitaran yang saat ini viral dan menimbulkan kekhawatiran publik, sejak awal adalah peta yang diusulkan sendiri oleh Pemprov Banten.

Kementerian ESDM juga kembali menegaskan bahwa wilayah yang ditetapkan adalah perairan di sekitar TNUK, bukan kawasan TNUK itu sendiri. Dan yang paling penting, penetapan WUP bukanlah izin tambang.

“Hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang apapun yang dikeluarkan baik di wilayah perairan sekitar TNUK ataupun di TNUK itu sendiri. Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi,” pungkas Dwi.

Terpisah, Dinas ESDM Provinsi Banten menjelaskan bahwa usulan wilayah pertambangan tersebut merupakan bagian dari kewajiban daerah dalam penyusunan Rencana Tata Kelola Sumber Daya Mineral Nasional, bukan untuk membuka tambang di kawasan konservasi.

Menurut Kepala Dinas ESDM Banten Ari James, setiap provinsi memang diminta mengusulkan peta potensi wilayah pertambangan sebagai bahan perencanaan jangka panjang nasional.

Usulan tersebut harus tetap melalui kajian geologi, kesesuaian tata ruang, zonasi pesisir, dan persetujuan lingkungan. (*/Ajo)

Kepmen esdmPemprov Bantenwup
Comments (0)
Add Comment