SERANG – Pegiat Demokrasi asal Banten, Birin Sinichi menyoroti proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, wabah virus Corona atau Covid-19 telah merubah berbagai aspek dan memberikan perubahan yang nyata dalam berbagai sektor kehidupan.
Merebaknya virus itu kata dia, tak hanya mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat, tapi juga membuka jalan bagi krisis politik yang membahayakan masa depan demokrasi.
Terlepas itu, mahasiswa UIN SMH Banten ini menganggap jika Pilkada 2020 tetap menjadi obrolan yang menarik di sejumlah daerah. Tak terkecuali di media sosial.
“Terlebih juga di cafe dan warung kopi adalah tempat yang sering di gunakan para pemain opini dan penggiat demokrasi menyajikan obrolan seputar Pemilihan Kepala Daerah,” katanya kepada Fakta Banten, Sabtu (26/9/2020).
Ia mengatakan, kontestasi Pilkada serentak 2020 di berbagai daerah khususnya di Provinsi Banten akan menjadi ajang untuk menentukan pemimpin di setiap tingakat kabupaten/kota.
Sehingga katanya, dalam menentukan kepemimpinan perlu melibatkan peran aktif dalam masyarakat. Pasalnya, para calon terpilih akan menjadi pelaksana dari sistem ketatanegaraan yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Ia mengungkapkan, mahasiswa menjadi kelompok yang dipandang layak sebagai partisipan penggerak demokrasi. Namun, jika sikap apatis mahasiswa yang diperlihatkan, maka akan mejadi suatu proses pelemahan bagi demokrasi.
“Karena mahasiswa merupakan individu yang kritis dan cinta atas perubahan dalam menganalisa regulasi juga peka akan pemimpin yang tepat untuk kemajuan suatu daerah. Sekarang, peran mahasiswa akan menjadi catatan penting dalam keterlibatan penyelenggaraan Pilkada di tanah jawara, momentum pilkada tahun 2020 haruslah menjadi ajang nyata untuk mahasiswa dalam menampilkan peranan mereka secara langsung, momen ini harus digunakan ahasiswa untuk terlibat aktif dalam membangkitkan gairah Pilkada di tengah pandemi Corona,” paparnya.
Lebih lanjut, pria kelahiran Lebak, Banten ini menjelaskan, peran dan fungsi yang dilakukan oleh mahasiswa haruslah diwujudkan melalui pendidikan politik kepada masyarakat secara luas, penyimbang informasi yang berimbang dan netral.
“Melalui ilmu yang dimilikinya mahasiswa harus mampu netral dan tidak ikut-ikutan. Posisi netral mahasiswa berfungsi sebagai kontrol yang mampu mencerdaskan masyarakat, supaya jangan mudah dimobilisasi untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Bagi dia, mahasiswa harusnya menyatukan diri bersama masyarakat untuk memahami Pilkada sebagai alat dan jalan untuk kehidupan berpolitik yang lebih baik, dam berdemokrasi yang berkemajuan dan pelayanan berbasis pengabdian.
Disisi lain, mahasiswa juga diminta untuk melek terhadap isu politik saat Pilkada. Sehingga mahasiswa mampu secara aktif dan langsung berkontribusi mempengaruhi pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik secara luas.
“Dengan demikian mahasiswa menjadi pengaruh dan penggerak pendidikan politik kepada masyarakat dengan memilih calon pemimpin berdasarkan kinerja dan kredibilitasnya. Sehingga ke depan mahasiswa mampu memberikan peran nyata dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pemilihan kepala daerah di daerahnya masing-masing,” jelasnya.
Kemudian, partisipasi yang aktif itu tidak boleh ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik. Kontribusi itu adalah murni dari kepentingan masyarakat yang benar-benar harus disampaikan kepada siapapun calon pemimpin daerah yang akan memenangi Pilkada.
“Mahasiswa sebaiknya tidak alergi dengan partai politik dan berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan politik termasuk berpartisipasi dalam Pilkada. Mahasiswa bisa menggiring opini masyarakat luas, khususnya di daerah untuk menghapus opini yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Seperti apa yang di katakan Soe Hok Gie Dalam Buku Catatan Seorang Demonstran ‘Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Tetapi suatu saat di mana kita tak dapat menghindar diri lagi maka terjunlah’,” terangnya.
Sebagai mahasiswa yang peduli terhadap tanah kelahirannya lanjut Birin, sudah semestinya mahasiswa tidak lagi menjadi penonton yang baik, yang siap menerima setiap keputusan yang ada dan seolah-olah tidak peduli dengan siapapun yang akan memimpin.
Namun, seharusnya diamati dengan serius bagaimana program kerjanya dan bagaimana pula dengan janji politik yang telah disampaikan saat kampanye. Keberanian dan keterbukaan sikap mahasiswa yang kritis itulah bisa menjadi formula yang efektif di daerah untuk menangkal politik uang (money politics) maupun politik yang menyimpang.
“Memang untuk mengubah tatanan politik yang baik perlu proses dan waktu yang panjang, akan tetapi mahasiswa yang memiliki kreativitas perlu dituangkan secara aktif melalui partispasi secara langsung. Informasi yang diserap dan penguasaan media sosial lebih melekat kepada mahasiswa saat ini, menjadi modal yang berguna dalam mensosialisasikan Pilkada yang sehat dan bersih, terlebih lagi penggunaan media sosial pada kalangan mahasiswa saat ini lebih dari sekedar kebutuhan sehari-hari,” sambungnya.
Terakhir masih kata Birin, semakin banyak jumlah mahasiswa yang ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada, maka akan semakin teewujud demokrasi lokal yang bersih dan sesuai marwah politik Indonesia.
“Karena sejatinya berpolitik bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab yang tua saja, tapi mahasiswa sebagai generasi muda juga harus terlibat aktif, untuk tetap menjaga titik warasnya demokrasi,” pungkasnya. (*/Faqih)