SERANG – Apa sebenarnya yang terjadi saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menganggarkan beban pembiayaan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tahap dua senilai Rp4,1 triliun bisa dicairkan. Tentu bukan berarti tanpa ada konsekuensi.
Pasalnya, perkembangan yang terbaru dana pinjaman PT SMI untuk daerah kini berbunga. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Kemenkeu) nomor 179 tahun 2020 pasal 2 ayat (3) huruf b disebutkan, dana pinjaman yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya, dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pemprov Banten sendiri tengah berjuang untuk mengupayakan agar dana pinjaman PT SMI dapat menemui kejelasan, dana pinjaman dianggap penting sebagai modal pembangunan daerah, dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Meski begitu, Gubernur Banten, Wahidin Halim sendiri mengonfirmasi bahwa pinjaman PT SMI berbunga hingga 6,19% dengan jangka waktu 8 tahun pembayaran.
“Dengan tagline iman dan taqwa dan Banten adalah daerah dengan banyak ulama dan santri, juga Gubernur yang mengklaim dirinya religius maka posisi riba akan mengerikan, ibaratnya menjadi musuh densus 88 aja sudah membuat jantung berdegub setiap saat apalagi menjadi musuh Tuhan,” ujar Akademisi Ikhsan Ahmad saat dikonfirmasi Fakta Banten, Minggu (11/4/2021).
Ikhsan mengatakan, rancana dana pinjaman kepada PT SMI tak boleh merugikan masyarakat. Selanjutnya ia juga mengungkap alasan Gubernur dan Sekda Banten terus berjuang mempertahankan agar pinjaman PT SMI dapat dicairkan tanpa bunga.
“Alasannya cuma satu, elit pemerintahan memang hanya punya satu tipikal, yaitu birokrasi feodal yang hanya bisa bertumpu dan bersimpuh kepada pinjaman, padahal strong leadership seharusnya solutif mampu menunjukan jalan alternatif dan menjalankan jalan alternatif tersebut dengan komunikasi yang meyakinkan,” katanya.
“Kalau hanya mengelola pembangunan dari pinjaman, jangankan WH (Gubernur Banten) dan Sekda (Al Muktabar), banyak Ketua-ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang lebih mampu dan cakap. Pada akhirnya harus dikatakan mereka bukan pemimpin yg dapat membawa masyarakatnya kepada jalan-jalan alternatif solutif tetapi mereka seperti setrikaan yang hanya bisa bulak balik,” sambung Ikhsan.
Pinjaman PT SMI Suksesi Menuju Pilgub Banten 2024?
Ikhsan yang juga pengamat politik ini mengaitkan dana pinjaman PT SMI dengan kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang. Pasalnya, efektifitas akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur, Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy hanya menyisakan 13 bulan lagi. Apa sebenarnya yang tengah dipersiapkan oleh WH-Andika untuk mempertahankan eksistensinya yang juga sebagai politisi?
“Mereka seharusnya malu untuk mencalonkan diri kembali bahkan seharusnya kalau gubernur punya integritas seharusnya mengajukan pemberhentian Sekda dan setelah itu Gubernur dan Wakil Gubernur mengundurkan diri karena telah gagal menghadirkan perubahan dan kemajuan di Provinsi Banten seperti yang mereka janjikan dulu saat kampanye,” terangnya.
Sebenarnya, dalam posisi saat ini kata Ikhsan, yang diuntungkan adalah Andika Hazrumy jika dapat melakukan akselerasi, namun justru, dinamika yang berlangsung di lingkungan Pemprov Banten, Wagub lebih dinilai tak bersuara dan sikapnya cenderung diam. Misalnya prihal pinjaman PT SMI.
“Kelihatannya posisi Wagub tersandera, bisa jadi ia diam karena ingin memanfaatkan permasalahan saat ini. Disaat Banten membutuhkan pemimpinnya Gubernur hanya berkutat pada pinjaman sementara Wagub sebagai sosok muda, pemimpin milenial hanya diam seribu bahasa dan mengesankan hanya ingin memanfaatkan situasi politiknya,” tegasnya.
Diungkapkan Ikhsan, terlihat ada 2 skenario yang akan berjalan terkait dengan rencana dana pinjaman PT SMI itu. Pertama kata Ikhsan, Andika dibiarkan diam, sehingga diharapkan menjadi pembersih ketika WH dan Andika akan berpasangan dan mencalonkan kembali pada Pilgub Banten mendatang.
Sedangkan yang kedua, diamnya Andika menjadi posisi kuat untuk cuci tangan. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi Andika untuk mencalonkan kembali, lantaran Andika akan fight menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini hanya sebagai pencitraan pemimpin muda yang paham situasi dan mempunyai tawaran perubahan.
“Nah Wagub ini mesti diingatkan ia digaji oleh rakyat bukan untuk diam dan menjadi ban serep, ia seharusnya mampu lebih tampil, artinya masyarakat juga harus diingatkan bahwa diamnya Wagub sekarang adalah pengkhianatan terhadap jalannya kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara Wahidin Halim kata Ikhsan, terlihat sedang mempersipakan untuk kembali maju pada Pilgub 2024 mendatang. Ambisi mantan Walikota Tangerang itu dinilai nampak saat upayanya dalam memperjuangkan rencana pinjaman PT SMI yang harus dilunasi selama 8 tahun tersebut.
“Apa yang tengah dilakukan Kalau melihat statement selama ini, kelihatannya mau nyalon lagi dan kalau lihat apa yang dilakukan sekarang nampaknya syahwat kekuasaannya masih membara,” pungkasnya. (*/Faqih).