SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten mencatat, pada Agustus 2023 ini Provinsi Banten akan memasuki masa panen raya padi seluas 45.804 hektar, yang tersebar diseluruh kabupaten/ kota.
“Meski di tengah kewaspadaan dampak El Nino, saat ini sejumlah petani di kabupaten/kota tengah mempersiapkan panen raya. Dan luasan panen raya pada Agustus 2023 ini mencapai 45.804 Hektar,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid saat diskusi kamisan yang diselenggarakan Pokja Waratawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, pada Kamis, (10/8/2023).
Agus menyampaikan, fenomena El Nino merupakan siklus alamaiah yang terjadi, sehingga untuk mengantisipasi dampak tersebut pihaknya jauh sebelumnya telah mengintruksikan kepada para penyuluh untuk mensosialisakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari gagal panen.
“Kami telah mengintruksikan kepada para penyuluh untuk daerah yang rentan kekeringan agar dapat menghitung masa panen sebelum Agustus 2023,” katanya.
Dikatakannya, pihaknya juga terus melakukan pendataan terhadap area persawahan yang memiliki potensi kekeringan dampak dari El Nino tersebut.
Setidaknya berdasarkan data Gerakan Pengendalian Dampak Iklim Distan Provinsi Banten, keadaan kekeringan di Provinsi Banten sejak Juli hingga 9 Agustus 2023 adalah 949 hektar.
“Kita akan melakukan mitigasi bencana, dengan melaksanakan maping apa dan bagaimana potensi yang harus dilakukan dan kita kawal betul sehingga petani tidak mengalami gagal panen,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga jauh sebelumnya telah menyarankan kepada para petani untuk dapat mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Hal itu, kata Agus, dilakukan guna memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan oraganisme pengganggu tumbuhan.
“Kita telah menyarankan para petani untuk mengikuti AUTP untuk memberikan asuransi kepada petani apabila mengalami gagal panen. Dimana total premi yang harus dibayarkan petani hanya Rp. 36.000 perhektarnya, lantaran sebagian besar telah disubsidi oleh pemerintah,” katanya. (*/Faqih)