SERANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Serang Raya menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kota Serang, Rabu (2/6/2021).
Dalam aksinya mereka menyebut Provinsi Banten tengah mengalami darurat korupsi. Hal itu ditandai dengan munculnya tiga dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemprov Banten dalam dua bulan terakhir.
Seperti diketahui, tiga kasus korupsi yang digarap Kejati Banten itu diantaranya kasus dana hibah untuk Pesantren tahun 2018 dan 2020, kasus pengadaan lahan untuk Gedung Samsat Malingping tahun 2019, dan kasus pengadaan masker KN95 tahun 2020. Semuanya bersumber dari APBD Provinsi Banten.
“Mega korupsi dana hibah pada tahun 2020 sebear 117,78 milyar yang seharusnya tersalurkan secara utuh kepada 3.926 Pondok Pesantren ini tentunya sangat membuat hancur marwah para ulama dan santri yang ada di Provinsi Banten,” ujar Koordinator lapangan aksi, Faiz Naufal Alfarisi dalam keterangan tertulisnya.
Untuk itu pihaknya mendesak Kejati Banten agar dapat mengungkap tuntas kasus-kasus yang sedang menjadi sorotan masyarakat Indonesia itu. Mereka ingin Kejati Banten menegakan hukum seadil-adilnya.
“Mengungkap dan menangkap aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi ini,” tegasnya dalam salah satu tuntutan kepada Kejati Banten.
Di tempat yang sama, Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Ivan Hebron Siahaan mengatakan, Kejati Banten dalam melaksanakan tugasnya akan terus bergerak secara profesional dan proporsonal, berdasarkan aturan atau analisa yuridisi yang berlaku sesuai perundang-undangan.
“Adapun mengenai pengungkapan kasus dan ada pihak lain yang bertanggung jawab Kejaksaan akan melakukan sesuai dengan fakta dan hasil dari proses penyidikan,” katanya.
Terkait tindaklanjut dari 3 kasus tersebut kata dia, Kejati Banten selalu terbuka bagi pihak yang akan membantu memberikan dokumen ataupun data untuk mempermudah proses penyidikan. (*/Faqih)