SERANG – Nelayan asal Kabupaten Serang dan aktivis pagar laut, Khalid Miqdar, menyebut bahwa proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 merupakan praktik perampasan kedaulatan negara.
Pernyataan itu disampaikannya, pada kesempatan Kuliah Dhuha Ramadan yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Serang di Masjid Bilal, Kaujon, Sabtu (8/3/2025).
Khalid mengajak warga Banten untuk bersatu melawan kezaliman yang dilakukan oleh korporasi dan oligarki.
“PSN PIK 2 adalah bentuk nyata bagaimana korporasi dan oligarki mencaplok hak rakyat. Warga Banten tidak boleh takut, kita harus melawan bersama-sama,” tegas Khalid di hadapan jamaah dan tokoh Muhammadiyah.
Menurutnya kini, berbagai dampak buruk dari proyek PIK 2 terhadap masyarakat pesisir di Banten, mulai dari penghancuran lahan pertanian hingga alih fungsi wilayah secara sepihak.
“Sawah yang sudah ditanami dihancurkan, tanah warga ditawar murah hanya Rp50 ribu per meter, sungai pun diurug dengan tanah. Ini bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga menghancurkan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir,” paparnya.
Ia juga menuding bahwa praktik ini terjadi dengan sepengetahuan, tetapi tanpa tindakan, dari berbagai pihak terkait.
“Semua tahu, lurah tahu, camat tahu, bupati tahu tapi seolah semuanya menutup mata. Mereka terkesan membiarkan ini terjadi tanpa ada keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Khalid menilai bahwa oligarki di balik PIK 2 begitu kuat hingga sulit dilawan, bahkan aparat pemerintahan dan penegak hukum pun diduga terlibat dalam proyek tersebut.
“Di Serang Utara dan Tangerang Utara, oligarki ini hampir tak tersentuh. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki uang tak berseri. Bahkan ketika ada warga yang melapor ke kelurahan atau kepolisian, ternyata mereka juga terlibat sampai ke tingkat atas,” ungkapnya.
“Kalau ada yang menganggap saya merekayasa fakta, silakan kita buktikan bersama. Ini adalah bentuk kezaliman yang nyata, dan saya memiliki data bahwa ini merupakan pelanggaran berat,” tegasnya.
Dengan lantang, Khalid mempertanyakan arah kebijakan dan tindak tegas dari pemerintah pusat terkait proyek ini.
“Saya ingin bertanya kepada Presiden, ke mana negara ini mau dibawa? Apakah kita akan terus membiarkan kedaulatan rakyat dicaplok oleh kepentingan segelintir orang?” katanya.
Khalid bahkan menyinggung dominasi pihak tertentu dalam pemerintahan daerah yang menurutnya telah memperburuk kondisi di Banten.
“Jika terus begitu di Banten, berarti gubernurnya orang Cina, bupatinya Cina, camatnya pun begitu. Ini sungguh mengerikan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pemerintah saat ini lebih mementingkan kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan kesejahteraan rakyatnya.
“Pemerintah sudah tertutup oleh Picis (uang-Red), sehingga pikirannya tumpul dan tidak memikirkan rakyat,” pungkasnya.(*/Nandi)