SERANG – Seleksi Calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Banten 1447 Hijriah/ tahun 2026 terkesan tertutup dan berpotensi menimbulkan masalah.
Kejanggalan terjadi mulai dari informasi pembukaan pendaftaran, tak ditemukan pengumuman mengenai pendaftaran seleksi PHD Banten tahun ini.
Dalam penelusuran, situs https://tangerangkab.go.id/detail-menu-konten/2061 saja yang menampilkan pengumuman perekrutan seleksi PHD 2026.
Sedangkan untuk Provinsi Banten, dalam penelusuran situs Biro Kesra baik media sosial maupun link resmi, tak ditemukan pengumuman perekrutan PHD 2026.
Akun Instagram @biropemkesraprovinsibanten misalnya, terakhir postingan tertanggal 14 Desember 2024, tak juga ditemukan mengenai pengumuman seleksi PHD ini.
PHD merupakan petugas haji yang akan membersamai jemaah dalam lingkup kelompok terbang (Kloter) dan bertugas memberikan penguatan atas tugas dan fungsi petugas kloter.
Kuota PHD diambil dari kuota jemaah haji reguler di setiap daerah, dan dibiayai oleh biaya Anggaran Daerah (APBD).
Sejak hari Selasa (20/1/2026), wartawan berusaha mengkonfirmasi perihal ini kepada Kepala Biro Kesra Setda Banten, Tubagus Rubal Faisal.
Rubal Faisal sempat membalas pesan singkat di hari Rabu (21/1/2026), memberikan informasi mengenai posisinya, saat pesan singkat dibalas, wartawan menjanjikan bertemu, yang bersangkutan belum membalasnya lagi hingga kini.
Demikian upaya menghubungi via telpon pun sudah dilakukan dan mendatangi kantor Setda Banten, namun tetap saja, Rubal Faisal belum menggubris upaya konfirmasi wartawan.
Wartawan pun mendatangi agenda seleksi PHD Banten test CAT dan wawancara di Grand El Hajj Asrama Haji Banten, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Kamis (22/1/2026).
Wartawan bertemu dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenhaj Banten Nasrul Latif.
Saat menanyakan lebih jauh mengenai proses seleksi dan segala hal terkait persiapan momen ibadah haji, yang bersangkutan belum berkenan memberikan lebih rinci mengenai prosesnya.
Nasrul Latif hanya memberikan informasi mengenai jumlah pendaftar seleksi PHD.
Diungkapkan, dari 136 pendaftar PHD Banten, hanya 47 peserta yang bakal lolos seleksi. Hal ini berdasarkan kuota yang telah ditentukan.
“Untuk ini (test seleksi) jangan dulu (publikasi), nanti saja, misalnya saat kedatangan kloter jemaah, atau pas puncaknya,” ujarnya.
Padahal, wartawan ingin menanyakan keterbukaan informasi tak hanya mengenai proses seleksi, mengenai pelunasan biaya haji, kuota jemaah lansia, persiapan tempat Embarkasi dan hal lainnya.
Sebelumnya, pada Rabu (21/2026), wartawan menghubungi Nasrul Latif mengenai persiapan haji. Hanya saja memang tak secara rinci menjawab pertanyaan wartawan.
Terkesan tertutupnya proses seleksi PHD Banten 2026 disorot oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Irham.
Mahasiswa menyayangkan pihak Kanwil Kementerian Haji Dan Umrah Provinsi Banten yang tak secara terbuka mengenai informasi ini.
“Harusnya terbuka. Apa jangan-jangan ada nepotisme lagi dibalik seleksi PHD Banten itu,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).
“Apalagi kementerian baru di wilayah Banten, urusan haji dan umroh kan terbuka. Jangan terkesan sibuk sendiri lah, tau-tau pelaksanaan berantakan,” tutupnya.
Padahal, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa proses seleksi PHD Daerah 2026 harus terbuka.
“Seleksi Petugas Haji Daerah adalah proses yang sangat serius. Dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang secara terbuka, transparan, dan akuntabel,” ujarnya dilansir dari akun resmi Kemenhaj. (*/Ajo)