SERANG – Kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah terus menggerakkan pembangunan Provinsi Banten ke arah pemerataan dan keberlanjutan. Fokus pembangunan tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, sehingga pembangunan dirasakan merata tanpa kesenjangan antardaerah.
Pembangunan Provinsi Banten periode 2025–2030 diarahkan melalui 8 program, yaitu: Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani. Satu tahun ini, delapan program prioritas itu dilaksanakan demi mewujudkan Banten yang lebih maju, adil merata, tidak korupsi. Capaian program prioritas tersebut diwujudkan dalam beberapa pembangunan yang dirangkum berikut ini:
Banten Bagus
Banten Bagus, merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Banten yang berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana publik yang berkualitas. Bertujuan mendongkrak ekonomi desa dengan membuka akses transportasi yang lebih luas dan berkualitas, program ini diyakini mampu meringankan beban masyarakat desa khususnya biaya logistik hasil pertanian, aktivitas harian, jalur kepariwisataan hingga menjangkau layanan kesehatan.
Melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), pada tahun 2025 Pemprov Banten berhasil membangun 62 infrastruktur desa. Terdiri atas 61 ruas jalan dan 1 jembatan atau sepanjang 67,87 kilometer. Program tersebut juga dilanjutkan pada APBD tahun 2026, Pemprov Banten kembali menganggarkan Rp 167,4 miliar atau sepanjang 46,71 kilometer infrastruktur desa.
“Program Bang Andra akan terus dikembangkan untuk menghadirkan keadilan pembangunan antarwilayah. Kami ingin pusat pertumbuhan tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga berkembang di wilayah perdesaan. PR bersama kita adalah pembangunan jalan dan infrastruktur dasar,” kata Andra Soni.
Selanjutnya, pada 2025 Pemprov Banten juga membangun 389 unit rumah tidak layak huni, jalan lingkungan terbangun sepanjang 407,432 kilometer, drainase lingkungan sepanjang 75,778 kilometer, MCK terbangun 12 unit, Posyandra 10 unit, Gedung Serbaguna 22 unit, masjid 3 unit, landscape 1 unit dan PJU 37 unit. Kemudian Program Listrik Desa 7.000 RTS (rumah tangga sasaran), Bantuan Pasang Baru Listrik 6.936 RTS.
Banten Sehat
Di sektor kesehatan, Pemprov Banten meresmikan sejumlah fasilitas strategis, antara lain: Gedung Bunker Radioterapi dan Pelayanan Kemoterapi di RSUD Banten, RSUD Uwes Qorny Cilograng di Kabupaten Lebak dan RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, Pemprov Banten meluncurkan Mobile Clinic berbasis telemedicine untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Kemudian untuk mendukung pasien rujukan di Jakarta, Pemprov Banten juga menyediakan Rumah Singgah di Jl. Tebet Timur Raya No. 51, Jakarta, dengan kapasitas 20 orang bagi pasien dan pendamping. Penyediaan fasilitas radioterapi dan kemoterapi menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan penanganan kanker di Provinsi Banten. Dua rumah sakit baru di wilayah selatan juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendekatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada tahun 2025 telah digunakan masyarakat mencapai 38 persen dari total jumlah masyarakat Provinsi Banten.
Program CKG melalui mobile clinic juga difokuskan pada deteksi dini tuberkulosis (TBC). Hingga Desember 2025, cakupan penemuan kasus TBC mencapai 107 persen, melampaui target provinsi (95 persen) dan nasional (90 persen). Layanan ini juga mencakup penyuluhan kesehatan, imunisasi, pemeriksaan ibu dan anak, layanan laboratorium sederhana, hingga penanganan kegawatdaruratan.
Banten Cerdas
Banten Cerdas, merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Banten yang berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Berangkat dari kesadaran akan potensi bonus demografi dan kebutuhan SDM berdaya saing tinggi, Andra-Dimyati berkomitmen menjamin akses pendidikan yang setara, bermutu, dan terjangkau bagi putera-puteri Banten. Wujud nyatanya adalah dengan penerapan kebijakan Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh Swasta se-Provinsi Banten. Sekolah Gratis menjadi program strategis Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menciptakan sumber daya manusia unggul.
Di sektor pendidikan, Banten Cerdas diwujudkan melalui Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta, serta Program Sarjana Penggerak Desa. Pada tahun pertama pelaksanaan 2025, Program Sekolah Gratis diikuti oleh 801 sekolah swasta dengan total 60.705 siswa terverifikasi.
Program ini difokuskan pada sekolah swasta guna memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas, meningkatkan partisipasi sekolah, serta mendorong keadilan sosial dan penciptaan sumber daya manusia unggul.
Selanjutnya Program Sarjana Penggerak Desa memberikan beasiswa hingga Rp20 juta per orang, dengan fokus pada bidang pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, ekonomi, akuntansi, dan teknologi informasi.
Banten Kuat
Banten Kuat, merupakan perwujudan dari program strategis nasional pemerintah pusat di daerah yang dikenal dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Dengan tujuan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan komitmennya dengan menetapkan 4 lokasi Mock-Up representasi koperasi percontohan berbasis komunitas lokal. Keempat lokasi mock-up ini bahkan menjadi lokasi percontohan terbanyak di Indonesia. Sementara, capaian Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh wilayah Provinsi Banten sendiri telah mencapai 99.9% atau sebanyak 1.551 unit, dan hanya menyisakan 1 desa yakni Desa Kanekes, Baduy, Kabupaten Lebak untuk menghormati adat istiadat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat ekonomi Banten sepanjang 2025 tumbuh 5,37 persen dibanding 2024. Pada Triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,64 persen secara tahunan atau year-on-year dan 2,22 persen per triwulan atau quarter-to-quarter. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan paling tertinggi pasca pandemi Covid-19.
“Provinsi Banten pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,37 persen, meningkat dari sebelumnya 4,97 persen. Salah satu penopangnya adalah sektor ketahanan pangan,” ujar Gubernur Andra Soni.
Banten Indah
Banten Indah, merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Banten yang bertujuan untuk mewujudkan pariwisata Banten yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan. Berorientasi pada perbaikan, penataan dan pengembangan di sekitar kawasan-kawasan wisata di Banten, program ini berfokus pada optimalisasi kondisi infrastruktur, penyempurnaan sarana prasarana wisata, peningkatan sadar wisata masyarakat, hingga optimalisasi Taman Hutan Raya (Tahura) Banten sebagai destinasi unggulan.
Sebagai upaya menjaga kenyamanan iklim wisata di Banten, Pemerintah Provinsi Banten juga menerapkan kebijakan “Siaga Wisata” yang melarang kenaikan harga tidak wajar (getok harga) dan pungutan liar (pungli) di tempat wisata. Pemprov Banten juga memperketat keamanan, meningkatkan kenyamanan, dan memastikan kebersihan di berbagai destinasi wisata melalui kolaborasi dengan Balawista dan Pokdarwis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta di Banten pada Desember 2025 sebanyak 230.381 kunjungan. Jumlah ini naik 11,28 persen dibandingkan bulan Desember 2024 (year-on-year).
Wisman yang berkunjung melalui Banten pada Desember 2025 didominasi dari Malaysia (19,58 persen), Tiongkok (16,17 persen), dan Singapura (10,60 persen).
Sedangkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tujuan Banten pada Desember 2025 mencapai 5,19 juta perjalanan. Jumlah ini naik sebesar 3,72 persen dibandingkan November 2025 (month-to-month), dan naik 5,98 persen dibandingkan bulan Desember 2024 (year-on-year). Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnus tujuan Banten pada Januari hingga Desember 2025 mencapai 62,56 juta perjalanan. Jumlah ini meningkat 29,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Banten Makmur
Banten Makmur, hadir sebagai solusi nyata meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Melalui penyederhanaan akses modal KUR serta jaminan ketersediaan pupuk dan benih, kami memperkuat fondasi produksi pangan daerah. Modernisasi dilakukan melalui hibah peralatan mesin pertanian dan perikanan, serta Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yaitu nelayan sebanyak 3.600 penerima manfaat dan pengemudi ojek online sebanyak 946 penerima manfaat.
Mengoptimalkan perannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional, Banten juga melakukan optimalisasi lahan pertanian melalui pembangunan Jalan Usaha Tani serta pengelolaan aset daerah. Buah dari upayanya tersebut, Banten berhasil masuk dalam 10 besar nasional sebagai daerah produsen padi, serta peringkat ke-8 sebagai lumbung padi nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, luas panen padi pada 2025 mencapai 345,42 ribu hektare, mengalami kenaikan sebesar 46,33 ribu hektare atau 15,49 persen dibandingkan luas panen padi di 2024 yang sebesar 299,09 ribu hektare.
Sedangkan terkait produksi padi pada 2025 yaitu sebanyak 1,77 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 223,39 ribu ton atau 14,41 persen dibandingkan produksi padi di 2024 yang sebanyak 1,55 juta ton GKG.
Selanjutnya, produksi beras pada 2025 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 1,01 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 127,23 ribu ton atau 14,41 persen dibandingkan produksi beras di 2024 yang sebanyak 883,13 ribu ton.
Banten Ramah
Realisasi investasi Provinsi Banten sepanjang Januari–Desember 2025 mencatatkan kinerja yang sangat positif. Berdasarkan Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV dan Tahun 2025 oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI pada 15 Januari 2025, total realisasi investasi Banten mencapai Rp130,2 triliun, atau menempatkan Banten di peringkat 4 besar nasional.
Realisasi investasi Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 mencapai Rp130,2 triliun. Angka ini melampaui target daerah dalam RKPD 2025 sebesar Rp64 triliun atau tercapai 203,43 persen, serta melampaui target nasional dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI sebesar Rp119,55 triliun atau tercapai 108,95 persen.
Sepanjang Januari–Desember 2025, investasi di Provinsi Banten telah menyerap 214.216 tenaga kerja, yang terdiri dari 211.564 tenaga kerja Indonesia dan 2.652 tenaga kerja asing.
Banten Melayani
Banten Melayani, program unggulan Pemerintah Provinsi Banten yang didedikasikan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Berfokus pada pembentukan birokrasi dan SDM aparatur yang melayani, Pemerintah Provinsi Banten bertekad membangun birokrasi bebas korupsi. Melalui pemetaan potensi dasar dan khusus dari masing-masing pegawai secara rutin, penerapan sistem merit dengan prinsip meritokrasi, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sekaligus rasa tanggung jawab. Hingga peningkatan pengawasan internal melalui kerja sama intensif dengan KPK, BPK, dan BPKP. Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang diserahkan pada 30 April 2025. Pencapaian ini menandai raihan WTP kesembilan kali secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Banten. ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Banten dinilai transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Program Banten melayani merupakan perwujudan dari komitmen Andra-Dimyati untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Karena korupsi merupakan ancaman serius terhadap terwujudnya kesejahteraan, kemajuan pembangunan, dan masa depan generasi penerus bangsa.
Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Terutama, layanan yang berkaitan dengan kepentingan publik, harus ditingkatkan oleh setiap aparatur di lingkungan organisasi perangkat daerah.
Indeks SPBE tahun 2025 meningkat mencapai 3,69 masuk kategori sangat baik dibandingkan Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,47. Integritas Pemprov Banten pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 mencapai 73,22 meningkat dari 71,21 pada 2024.
Berkenaan dengan kualitas kebijakan berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025, Pemprov Banten meraih kualifikasi “Sangat Baik”, menegaskan mutu perumusan kebijakan daerah telah memenuhi standar nasional.
Dalam penerapan reformasi birokrasi, Manajemen Talenta juga sudah diberlakukan di Provinsi Banten sebagai bukti implementasi sistem merit sudah mulai berjalan dalam mengelola kinerja ASN.
Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025: Pemprov Banten berhasil meraih peringkat II nasional dengan skor 99,64. Capaian ini mencerminkan komitmen tinggi dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan tertata.
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Banten masuk 10 besar nasional dengan menduduki peringkat kesembilan dari 34 provinsi se-Indonesia dengan skor 3,4512 (status kinerja tinggi). Selain itu, Pemprov Banten mencatatkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik pada awal 2025, ditandai dengan raihan predikat kategori A (Sangat Baik) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja pada tata kelola Pemprov Banten tersebut. Hal itu tercermin dari peningkatan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP) sebagaimana dipaparkan di atas.
“Saya ucapkan terima kasih, karena Provinsi Banten untuk penilaian integritas mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut belum sesuai dengan harapan kami. Harapan kami untuk total skor integritas ada pada angka 78, Provinsi Banten masih di angka 73 koma sekian. Ini perlu upaya mewujudkan itu,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang.
Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai, Gubernur Andra Soni memberikan corak tersendiri selama setahun menjabat Gubernur Banten. Kebijakan yang responsif terhadap keluhan masyarakat Banten, menurutnya menjadi poin plus utama Andra Soni sebagai pelayan publik.
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, Gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” kata Ade Irawan.
Sikap yang ditunjukkan ini menurutnya bisa membangun jembatan komunikasi antara Gubernur dan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat, dapat segera diwujudkan oleh Gubernur sebagai pemutus kebijakan.
Sementara itu, atas capaian selama setahun ini, pengamat kebijakan publik, Teguh Aris Munandar mengatakan, eksekusi program-program oleh Gubernur Andra Soni dinilai telah tepat sasaran. Program yang dijalankan oleh Pemprov Banten di bawah komandonya lebih spesifik dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.
“Kami melihat ada pergeseran paradigma. Pemprov Banten tahun ini lebih fokus pada pembangunan berbasis kebutuhan, bukan sekadar pembangunan berbasis anggaran. Contohnya adalah program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Sekolah Gratis yang mulai menunjukkan hasil pada kenaikan angka pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten,” kata akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tersebut.***