SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menerima audiensi Badan Pertanahan Nasion (BPN) Provinsi dan BPN kabupaten/kota se-Provinsi Banten di Gedung Negara, Kota Serang, Senin (10/3/2025). Dalam audiensi tersebut, di antaranya membahas mengenai kerja sama percepatan sertipikasi aset Pemprov Banten.
“Hari ini, taman-teman dari Kanwil BPN Provinsi Banten bersilaturahmi dengan Pemprov Banten, ini silaturahmi dalam rangka berkolaborasi,” ujar Andra Soni.
“Sinergi dan kolaborasi tersebut sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana kita saling bahu-membahu untuk menyukseskan program-program yang dicanangkan oleh Presiden,” tambahnya.
Selanjutnya, Andra Soni menyampaikan setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi fokus pembahasan bersama dengan BPN se-Provinsi Banten, salah satunya upaya dalam menjaga aset yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kemudian, bagaimana kita bisa sertipikasi semua aset-aset pemerintah yang dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Serta bagaimana kita saling membangun sinergi untuk menyukseskan program-program yang ada di Provinsi Banten,” katanya.
Lebih lanjut, Andra Soni menuturkan sertipikasi aset sangatlah penting. Sehingga Pemprov dan BPN Provinsi Banten terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Itu perlu kolaborasi, kalau kolaborasi ini sudah terjalin antara kita semua. Maka akan lebih mudah,” imbuhnya.
Sementara Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Sudaryanto berharap seluruh aset atau Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Banten dapat tersertipikasi seluruhnya pada tahun ini.
“Semoga tahun ini dapat selesai dengan catatan syarat minimal harus dilengkapi kita akan tindaklanjuti, jadi jangan sampai menyelesaikan masalah timbul masalah,” ujarnya.
Selanjutnya, Sudaryanto mengungkapkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Jawa Barat dan Pempriv Jawa Barat untuk membantu Pemprov Banten dalam sertipikasi aset atas limpahan Pemprov Jawa Barat.
“Alas hak utamanya, karena riwayatnya tidak nyambung antara data fisik dan data yuridisnya. Jadi itu harus kita sinkronkan dan tadi disampaikan rata-rara aset ini limpahan dari Jabar, kita akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar pastinya,” pungkasnya. (*/Faqih)