SERANG-Imbas kebijakan pemutihan pajak kendaraan Pemprov Banten, terjadi penumpukan di berbagai gerai Samsat. Penumpukan tersebut mengakibatkan lamanya pelayanan.
Merespon ini, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengaku bakal memanggil pihak pemprov, meminta perbaikan layanan di gerai-gerai Samsat.
Budi mengatakan, program pemutihan atau pembebasan tunggakan pajak kendaraan memang mengakibatkan lonjakan diberbagai gerai Samsat.
Hal ini terjadi karena meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi kantor Samsat.
Lonjakan jumlah pembayar pajak yang tiba-tiba ini, menyebabkan kesulitan pelayanan di gerai kantor Samsat.
“Kita lihat di Pandeglang, meningkat sampai 10 kali lipat dibandingkan hari biasanya,” ujarnya, Senin (14/4/2025).
Budi bilang, bakal merekomendasikan kebijakan ganjil-genap kepada Pemprov Banten untuk mengurai lonjakan diberbagai gerai Samsat di Banten.
“Contohnya kan bisa menggunakan tanggal ganjil-genap untuk motor dan juga sebaliknya. Gerakan ini kita akan koordinasikan dulu dengan Bapenda secepatnya,” jelasnya.
Terkait dengan pelayanan Samsat, Budi juga bakal meminta penjelasan kepada Pemprov mengenai adanya dugaan praktik pungli atau percaloan.
Budi nantinya, meminta kepada Pemprov Banten untuk bisa memperketat, memberantas percaloan di program ini dengan pengawasan.
“Calo itu sebenarnya sepengetahuan saya jumlahnya berkurang, tapi apabila masih ada, kita akan disiplinkan di Samsat-samsat,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni mengaku bakal memberikan sanksi tegas bagi pegawainya yang melakukan praktik pungli.
“Selalu saya sampaikan, kita ini pelayanan masyarakat. Jadi tugas kita melayani, bukan dilayani. Saya peringatkan kepada teman-teman yang berada di sana (Samsat) jangan coba-coba melakukan pungli,” katanya.
“Terkhusus kepada pegawai Pemprov Banten, saya akan tindak tegas dan pegawai instansi lainnya, saya akan berkoordinasi dengan pimpinannya masing-masing untuk menindaklanjuti agar bisa diberikan hukuman,” tutupnya. (*/Ajo)