SERANG – Panglima Brigadir Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPP GEMA MA) Iwan Dharmawan, menolak proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Saya perlu sampaikan, bahwa MA dari mulai PB MA, GEMA MA sampai Brigade GEMA MA semuanya satu garis tegak lurus dengan para ulama, kesultanan, seluruh rakyat Banten, menolak PSN dan meminta agar segera dihentikan pelaksanaan PIK 2,” ujarnya usai mengikuti deklarasi menolak PIK 2 di KP3B, Kota Serang, Minggu (12/1/2025).
Selain menolak, ia juga mendesak agar Pemprov dan DPRD Banten dengan tegas mengambil sikap terkait proyek usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dengan Salim Group (SG) tersebut.
“Mereka jangan tutup mata, jangan buta terhadap fenomena ini. Ini ada Desakan dari masyarakat Banten yang murni, ini adalah aspirasi ril dari masyarakat yang terdzholimi,” tegasnya.
Ia menyayangkan akan sikap Pemprov dan DPRD Banten yang terkesan tak tegas dan membuat masalah tersebut berlarut-larut. Padahal, kata dia, PIK 2 sudah perlu ketegasan dari Pemda Banten.
“Kenapa pemerintah seolah-olah tidak merespon dengan cepat, kalau memang pemerintah tidak sanggup kembalikan mandat kepada rakyat, biar rakyat yang mengurusi nya sendiri kalau begini,” terangnya.
Sedangkan untuk pihak PIK 2, kata dia, ia menyoroti masalah komunikasi yang terkesan abai dengan masyarakat Banten. Hal ini membuat dirinya beserta masyarakat lain yang menolak menaruh curiga kepada pihak PIK 2.
“Itu yang kita soal sejak awal, pihak-pihak yang meminta berkepentingan hadirkan, berikan sosialisasi kepada masyarakat. Ini sebenarnya ada proyek apa sih, batasnya mana saja. Lalu harga ganti ruginya seperti apa. Ke depannya akibat yang ditimbulkannya seperti apa,” terangnya.
Dampak PIK 2, lanjutnya, membuat masyarakat yang terkena gusur bakal kehilangan pekerjaannya. Tentunya hal ini menambah daftar panjang efek negatif dari PIK 2.
“Terkait dengan mata pencahariannya, tempat tinggalnya, area tempat mengambil ikannya, lumbung padinya, ini tak pernah ada sosialisasi langsung ke bawah. Tau-tau masyarakat pagi-pagi mau ke sawah tanah udah diurug, mau ke laut sudah dipagar,” tukasnya.
Senada dengan Iwan, Ulama dari Koordinator Gebrak Banten KH Hafidin menegaskan hal serupa. Ia bilang, penolakan PIK 2 didasari oleh pembangunan yang banyak mendatangkan mudarat dibandingkan manfaatnya.
“PIK 2 tak perlu ada, kita tak membutuhkan PIK 2, kalaupun ada pembangunan pakai yang lain saja. Masih banyak sekali yang mengacu pada kearifan lokal,” ujarnya. (*/Ajo)