SERANG – Perkembangan Bank Banten di bawah manajemen saat ini terus menunjukkan kinerja yang membaik. Hal itu dibuktikan dari surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernomor SR-60/PB.31/2022 tertanggal 5 Juli 2022 yang salah satu pointnya menyatakan bahwa Bank Banten kini dalam posisi pengawasan Normal alias bank sehat.
Sekretaris Perusahaan Bank Banten, Rahmat Hidayat menjelaskan, OJK melalui suratnya yang ditujukan kepada Sekretaris Ditjen Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kementerian Dalam Negeri, berisikan lima point.
Satu di antaranya adalah, pernyataan bahwa Status pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan normal dan Tingkat Kesehatan Bank saat ini dinilai dapat melaksanakan kegiatan operasional dan bisnis bank secara memadai sebagaimana bank umum lainnya.
“Penilaian ini membawa harapan besar bagi masyarakat Banten agar sama-sama mendukung keberadaan Bank Banten untuk kemakmuran daerah, terutama bagi Kepala Daerah di Kabupaten Kota agar memindahkan RKUD ke Bank Banten,” ujar Rahmat yang akrab disapa Gomed kepada wartawan, Kamis (4/8/2022).
Dikatakan, adapun kekhawatiran selama ini bahwa Bank Banten bukan sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi Banten tetapi di bawah pengelolaan PT.BGD, di dalam surat tersebut juga disebutkan Rencana pengalihan saham PT Banten Global Development (BGD) di Bank Banten telah tercantum dalam action plan penyehatan Bank Banten berupa pengalihan status kepemilikan saham di Bank Banten dari PT BGD ke Pemerintah Provinsi Banten paling lambat pada tahun 2023.
“Setelah Penawaran Umum Terbatas (PUT) VIII dilaksanakan nanti, harapan kami nanti nya status Bank Banten akan menjadi BUMD Pemerintah Provinsi Banten,” cetusnya
Ke depan, Rahmat optimis bahwa keberadaan Bank Banten dapat menjadi kebanggaan masyarakat Banten.
”Bank Banten akan menjadi kebanggaan masyarakat Banten nantinya,tak ubahnya dengan BJB yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat,” tandasnya.
Menanggapi kinerja Bank Banten yang terus menunjukan tren positif ini, Pendiri Pondok Pesantren Al-Fathaniyah Tengkele, Serang Banten. KH Matin Syarkowi dalam pernyataannya mendukung upaya Pemprov Banten dalam pemindahan RKUD semua Kabupaten dan Kota ke Bank Banten.
“Tentu saja kalau semua RKUD Kabupaten dan Kota di Banten sudah ke Bank Banten maka akan berpengaruh terhadap potensi pendapatan daerah yang selama ini lari ke Jawa Barat, sebesar Rp1,2 triliun setiap tahunnya,” ujar KH Matin. (*/Red)