LEBAK – Pasca Operasi Tumor Krosta yang dialami oleh Haji Unus dengan menggunakan fasilitas kesehatan (faskes) kelas 2 dari layanan BPJS, dirinya kini merasa sudah putus semangat dan mengeluhkan dengan pelayanan Jaminan Kesehatan tersebut yang dinilainya belum bisa maksimal.
H. Unus (51) warga kampung Dago Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, selaku peserta BPJS mengaku pelayanan BPJS kelas 2 yang dimilikinya selama ini tidak mengcover semua biaya pengobatan penyakitnya itu.
“Harus gimana ini saya bingung, saat ini saya dalam menjalani proses berobat jalan, sedangkan saya sudah tidak sanggup lagi untuk menebus obat yang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp200 – Rp 300 ribu. Jangankan buat biaya beli obat, buat makan sehari-hari pun saya masih kekurangan,” ujar H. Unus kepada wartawan, ditemui di kediaman Kades Lebak Parahiang, Kecamatan Leuwidamar, Jumat (9/6/2017).
Dijelaskan Unus, selama penanganan penyakitnya ini dia pernah menjalani operasi dan dirawat di RSUD Adjidarmo selama 1 minggu, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Polri, selang beberapa waktu kemudian dirujuk kembali ke RS Gatot Subroto di Jakarta.
“Hampir rata-rata di semua rumah sakit itu, alasannya keterbatasan obat, dan itu saya harus menebusnya,” ungkap Haji Unus.
Sementara, Aat Suangsih, Kades Lebak Parahiang, mengaku prihatin dengan kondisi kesulitan yang dialami warganya itu.
“Sebetulnya karena Unus merasa dekat dengan saya, jadi beraninya hanya mengeluh kepada saya, dan saya pun merasa miris dengan Pak Unus ini dalam keadaan seperti ini. Pak haji harus menebus obat mencapai ratusan ribu, padahal dia sebagai konsumen BPJS,” ungkap Kades kepada Fakta Banten, Jumat.
Aat menegaskan bahwa warganya selama ini rutin dan selalu patuh membayar iuran BPJS, namun karena tidak ada kejelasan sistem setiap berobat di Rumah Sakit tetap dikenakan biaya penebusan obat.
“Dengan adanya Asuransi BPJS yang sudah lama berjalan, ternyata pihak asuransi belum bisa menutupi pengobatan pasien hingga sembuh total, dan saya berharap semoga pemerintah bisa mendorong pihak BPJS agar bisa sesuai dengan dibayarnya secara rutin oleh masyarakat setiap bulannya, maka pelayanannya pun harus maksimal,” harap Aat. (*)