CILEGON – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon mempertanyakan bahasa kurang bijak yang tertuang dalam lembar disposisi Walikota Cilegon Edi Ariadi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati.
Dalam lembar disposisi bantuan dana yang diajukan Pengurus Komisariat PMII Al-Khairiyah pada Desember lalu untuk kegiatan Pelatihan Kader Dasar (PKD) tersebut Walikota menulis “Demo melulu tapi minta bantuan?”
Ketua PC PMII Kota Cilegon, Edi Junaedi membeberkan adanya disposisi dengan bahasa tulian tersebut. Bahkan, pihaknya juga sudah berkirim surat untuk meminta klarifikasi dari Walikota Cilegon, Edi Ariadi, secara langsung.
“Ya, surat permintaan klarifikasi ke Pak Wali kami sudah layangkan, bahkan kami sudah melayangkan surat permintaan dua kali tapi hingga kini Pak Wali belum membalas surat permintaan klarifikasi,” katanya, Rabu (5/2/2020).
Dalam surat yang kami layangkan lanjut Edi hanya untuk meminta klarifikasi saja terkait tulisan Walikota dalam lembar disposisi yang menyatakan PMII sebagai organisasi yang terus mendemo Pemkot Cilegon.
“Kami hanya meminta klarifikasi saja, terkait tulisan itu dan sampai saat ini kami masih menunggu klarifikasi yang dilakukan oleh Walikota Cilegon, Edi Ariadi,” katanya.
Di tempat terpisah Mantan Ketua PC PMII Kota Cilegon Periode 2018-2019, Mahmudin mengatakan, kalau benar tulisan di lembar disposisi itu yang menulis itu Pak Walikota ini menandakan Walikota Cilegon, Edi Ariadi Anti kritik.
“Seharusnya sebagai pemimpin bisa bijaksana dalam menyikapi semua aspirasi juga kritik dan tidak melupakan kewajiban untuk terus mengayomi serta membimbing anak muda,” katanya.
Dihubungi melalui telepon selulernya Ketua Majelis Pembina Cabang PC PMII Kota Cilegon, Habibi Haliburton, mengaku sudah mengetahui atas peristriwa tersebut. Ia menginstruksikan kepada sahabat-sahabat PMII untuk berkomunikasi langsung kepada Walikota Cilegon, Edi Ariadi.
“Saya mengintruksikan kepada sahabat – sahabat PMII untuk berkomunikasi langsung ke Pak Edi, agar permasalahan ini cepat selesai,” katanya.
Habibi menyampaikan, selama ini PMII Kota Cilegon melakukan demo mengkritisi pemerintah, adalah murni untuk pembangunan bukan kepentingan kelompok dan pribadi.
“Khawatir ada yang kurang pas disampaikan kepada walikota (saat demo). Sebab, selama ini demo kritis untuk membangun, bukan untuk kepentingan kelompok dan pribadi,” tukas Habibi. (*/Red/Angga)