LEBAK– Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak belum mampu menjawab harapan masyarakat.
Aliansi Mahasiswa Lebak yang terdiri dari GMNI, HMI, HMI MPO, PMII, dan Kumala, menyoroti sejumlah persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta ketimpangan pembangunan yang masih tajam di wilayah Kabupaten Lebak.
“Sudah satu tahun berjalan, namun banyak program prioritas tak jelas arah dan dampaknya. Rakyat menunggu, tapi oligarki tetap menikmati kesempatan,” tegas Rohimim, Ketua Koordinator Kumala, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (2/3/2026).
Sorotan Utama Aliansi Mahasiswa Lebak:
1. Transparansi Proyek Publik: Dugaan praktik permainan tender dalam rehabilitasi Alun-alun Rangkasbitung harus dibuka ke publik, termasuk dokumen perencanaan dan pelaksanaan.
2. Keadilan Pendidikan: Ketimpangan kualitas dan akses pendidikan antara kota dan desa harus segera diatasi.
3. Pengelolaan Pasar Semi Rangkasbitung: Infrastruktur pasar harus berpihak pada pedagang kecil dan tidak menimbulkan beban ekonomi baru.
4. Program RTLH Tepat Sasaran: Rumah Tidak Layak Huni harus diaudit dan distribusinya bebas praktik titip-menitip.
5. Arah dan Indikator Program Pemerintah: Publik harus dapat mengawasi capaian kinerja Pemda Lebak.
6. Perlindungan Hak Lahan: Dugaan penyerobotan lahan di Desa Jayasari harus ditindak tegas.
7. Revisi Peraturan Daerah: Perda dan Perbup terkait transparansi pembangunan perlu ditegakkan.
8. Pungutan dalam Kesehatan: Dugaan pungutan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional harus diusut tuntas.
9. Peningkatan Layanan Kesehatan: Percepatan pembangunan Pustu Gunung Gede, Panggarangan menjadi prioritas.
10. Solusi Pendidikan: Tekan angka putus sekolah melalui beasiswa afirmatif, pemerataan fasilitas, dan pengawasan bantuan.
11. Audit Penggunaan APBD: Rincian anggaran pujasera dan pembangunan toilet senilai Rp1,3 miliar harus terbuka.
12. Evaluasi Dapur MBG: Pemda harus memastikan dapur MBG memiliki PBG dan SLF sesuai ketentuan.
13. Tertib Transportasi Material: Mobil pengangkut pasir yang beroperasi di luar jam harus ditindak.
14. Keterbukaan Anggaran Pejabat: Pembelanjaan baju dinas Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat eselon II senilai Rp350 juta lebih harus dijelaskan.
Aliansi Mahasiswa Lebak menegaskan, aksi ini bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
“Kami hadir sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Kami anti ketidakadilan, anti penyalahgunaan kekuasaan, bukan anti pemerintah,” jelas Rizki Dwi Saputra, Ketua HMI MPO Lebak.
Jika dalam waktu dekat tidak ada respons nyata, Aliansi Mahasiswa Lebak menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. (*/Sahrul).