LEBAK– Kritik keras disampaikan aktivis muda asal Lebak, Mambang, terhadap dugaan lambannya respons aparat penegak hukum (APH) dalam menangani laporan masyarakat, khususnya terkait persoalan petani kelapa sawit.
Ia menyebut kultur hukum di Lebak saat ini tidak responsif dan baru bergerak jika ada tekanan dari atas atau sorotan publik luas.
“Penegakan hukum di Lebak diduga sangat lemah. Kadang harus ada tekanan dari atas dulu baru proses bisa berjalan. Ini realitas menyedihkan,” ungkap Mambang kepada Fakta Banten, Minggu (22/6/2025).
Mambang menyoroti istilah “no viral, no justice” sebagai gambaran betapa keadilan baru bergerak ketika ada perhatian media atau viral di media sosial.
Ia menilai hal itu menjadi bukti lemahnya komitmen hukum di tingkat lokal.
“Kami masih memantau, apakah APH di Lebak akan menindaklanjuti laporan kami secara serius atau hanya menunggu viral dulu,” tambahnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW APKASINDO) Provinsi Banten mengambil langkah strategis.
Ketua DPW APKASINDO Banten, H. Wawan SE, menyatakan bahwa pihaknya memilih menempuh jalur hukum melalui pusat karena menilai respons aparat daerah tidak memadai.
“Kami sudah kirimkan seluruh dokumen laporan ke Kejaksaan Agung RI, Komisi III DPR RI, hingga Kementerian BUMN. Dalam waktu dekat, laporan juga akan kami sampaikan ke Mabes Polri,” tegas Wawan.
Menurutnya, langkah ini adalah bentuk tanggung jawab organisasi dalam memperjuangkan hak-hak petani plasma sawit yang selama ini merasa terpinggirkan dalam penyelesaian konflik lahan dan kemitraan.
APKASINDO Banten, melalui DPD di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, menyatakan siap mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang berpihak pada petani.
“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Hak-hak petani kelapa sawit harus dipenuhi,” tutup Wawan.
Hingga berita ini dirilis, Fakta Banten masih berusaha untuk meminta tanggapan dari pihak terkait. (*/Sahrul).